Jaga Daya Beli, Pemerintah Percepat Program Padat Karya Tunai Rp 10 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan salah satu program Padat Karya Tunai yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).

Program ini dilaksanakan di 10.000 lokasi yang mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp 10,2 triliun.

Program tersebut dilakukan oleh setiap balai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR bersama masyarakat.

Dengan program PKT, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat masifnya penyebaran pandemi virus Covid-19.

Hal tersebut merupakan tindaklanjut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan anggaran membantu masyarakat perdesaan bangkit selama masa sulit ini.

Selain itu, program tersebut dilakukan untuk menjaga produktifitas hasil pertanian karena suplai air yang memadai.

Baca juga: Demi Corona, Anggaran Kementerian PUPR Dipangkas Jadi Rp 75,63 Triliun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program infrastruktur kerakyatan atau PKT sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

PKT juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan. Kehilangan air di dalam saluran bisa dikurangi dengan saluran pasangan batu (lining) yang baik.

"Pola pelaksanaan PKT juga memperhatikan protokol physical & social distancing (jaga jarak fisik dan sosial),” terang Basuki dalam keterangan terulis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/4/2020).

P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier dari saluran alam atau tanah menjadi saluran dengan lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat.

Petani yang mengerjakan pekerjaan tersebut diberi upah harian atau mingguan. Sehingga, dapat menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama diantara musim tanam dan panen.

Tercatat, sebanyak 458 lokasi di 11 provinsi di Indonesia telah melaksanakan pekerjaan fisik P3TGAI.

Antara lain Jambi, Sumatera Barat, Kepulaan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sedangkan, hampir 1800 lokasi di 33 provinsi sudah dilakukan sosialisasi.