Selain itu, hak guna bangunan (NGB) juga harus diganti atas nama seluruh pemilik sarusun.
"Serta perpanjangan dilakukan oleh Pengurus PPPSRS berdasarkan surat kuasa, biaya perpanjangan HGB ditanggung bersama berdasarkan NPP," kata dia.
Maharani mengungkapkan, prinsip perlakukan yuridis SHM Sarusun sama dengan hak atas tanah dibawahnya.
Ini artinya, pemilik SHM sarusun merupakan orang yang memenuhi syarat untuk memiliki hak atas tanah di bawahnya.
Namun jika hak atas tanahnya bukan hak pakai, maka SHM sarusun tersebut tidak dapat dimiliki oleh orang asing.
"Karena menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, hanya Hak Pakailah yang dapat dimiliki oleh orang asing," ujar Maharani.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Artikel ini telah masuk Arsip. Berlangganan untuk membacanya kembali kapan saja.