Jangan Salah, Kenali Jenis-jenis Rusun

Namun tidak semua bangunan bertingkat di Indonesia bisa dikategorikan sebagai rusun.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun, pengertian rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik secara horisontal maupun vertikal.

Selain itu, rusun merupakan satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapid dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Menurut Praktisi Rusun Maharani, sistem kepemilikan rusun di Indonesia ada dua. Pertama kepemilikan perorangan atas unit satuan rusun yang menjadi milik dan dihuni setiap hari.

Kedua kepemilikan bersama atas tanah, benda, dan bagian bersama dalam satu lingkungan rusun.

"Meskipun kita terkesan hanya memiliki unit satuan saja, namun kita tetap ikut serta memiliki tanah, benda, dan bagian bersama yang besarnya dicantumkan dalam kolom Nilai Perbandingan Proposional (NPP) di Sertipikat Hak Milik (SHM) Satuan Rusun (Sarusun)," ujar Maharani dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/4/2020).

Maharani yang kini menjabat sebagai Widyaiswara Utama Kementerian PUPR ini melanjutkan, di Indonesia dikenal beberapa jenis rusun, yakni Rusun Umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan daya beli.

Lalu Rusun Khusus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, misalnya korban bencana, daerah perbatasan, pondok pesantren.

Selanjutnya terdapat Rusun Komersil atau apartemen yang dibangun untuk dijual ke konsumen.

Jenis rusun ini diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke atas. Untuk mendapatkannya, konsumen rusun ini tidak mendapatkan bantuan dan kemudahan oleh pemerintah.

Terakhir ada Rusunawa atau rumah susun sewa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menghuni secara sewa.

Nantinya, pengelolaan rusun, dokumen pendukung seperti perijinan, pemilikan dan pertelaan serta akta pemisahan harus diserahkan kepada PPPSRS.

Apabila pengembang masih memiliki sarusun yang belum terjual, maka kedudukannya bukan lagi sebagai pelaku pembangunan rusun tetapi sebagai pemilik sarusun yang menjadi anggota PPPSRS.

Selain itu, hak guna bangunan (NGB) juga harus diganti atas nama seluruh pemilik sarusun.

"Serta perpanjangan dilakukan oleh Pengurus PPPSRS berdasarkan surat kuasa, biaya perpanjangan HGB ditanggung bersama berdasarkan NPP," kata dia.

Maharani mengungkapkan, prinsip perlakukan yuridis SHM Sarusun sama dengan hak atas tanah dibawahnya.

Ini artinya, pemilik SHM sarusun merupakan orang yang memenuhi syarat untuk memiliki hak atas tanah di bawahnya.

Namun jika hak atas tanahnya bukan hak pakai, maka SHM sarusun tersebut tidak dapat dimiliki oleh orang asing.

"Karena menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, hanya Hak Pakailah yang dapat dimiliki oleh orang asing," ujar Maharani.