Asosiasi Tol Indonesia Tolak Penundaan Kenaikan Tarif

Kompas.com - 11/03/2020, 17:00 WIB

Hilda B Alexander

Penulis

Lihat Foto

Peresmian Jalan Tol Rembang-Pasuruan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (22/6/2018) di Pasuruan, Jawa Timur.(KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono menolak keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menunda penyesuaian tarif untuk sejumlah ruas tol di Indonesia.

Kris menganggap penundaan penyesuaian tarif dapat mengganggu (disturbsi) kepastian usaha, dan berdampak kontraproduktif terhadap iklim investasi.

Padahal, saat ini bisnis jalan tol sudah mengarah kepada industri infrastruktur yang menjadi tujuan investasi.

Jika iklim investasi membaik, akan semakin mengokohkan kepastian usaha. Terlebih dengan dukungan deregulasi yang kian ramah investasi atau investor-friendly.

"Apresiasi dan konsistensi penghargaan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemerintah sebagai regulator, maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai investor adalah kunci utamanya," tutur Kris menjawab Kompas.com, Rabu (11/3/2020).

Oleh karena itu, Kris menegaskan, gagasan pemikiran maupun inisiatif yang mengganggu kepastian usaha, termasuk penundaan tarif, seharusnya dhindari.

Dari pengalaman yang ada, isu ini sangat sensitif bagi para pelaku usaha (BUJT), apalagi bagi para investor luar negeri.

Ada dua sisi yang dikorbankan oleh disturbsi kontraproduktif ini. Pertama, sisi investasi langsung atau direct investment.

Indonesia sedang giat-giatnya menarik investor untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek infrastruktur.

Inkonsistensi terhadap kesepakatan yang diperjanjikan adalah kampanye buruk yang memengaruhi risiko ketidakpastian usaha di Indonesia.

HBA Ruas Tol Palimanan-Kanci.

Sisi kedua adalah dalam hal alternatif pembiayaan proyek. Diversifikasi instrumen investasi yang saat ini mulai beragam dan mulai diminati oleh investor domestik maupun mancanegara, akan ikut terpengaruh.

"Instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal ikut terpengaruh karena underlying asset-nya mengalami konstraksi akibat disturbi kebijakan kontraprodultif ini," imbuh Kris.

Dia khawatir, jika hal ini terjadi berkepanjangan, pasar modal juga akan semakin ditinggalkan oleh para investornya.

Menurut Kris, kerja sama yang baik antara pemerintah sebagai regulator dan BUJT harus menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kondisi perekonomian Nasional saat ini.

"Saya meyakini hal ini adalah kunci utamanya, sembari tetap berupaya menarik investor luar negeri di sektor jalan tol dan industri infrastruktur secara umum supaya lebih baik pada masa depan," tuntas Kris.