Menilik "Special Purpose Fund" Infrastruktur dalam RUU Cipta Kerja

Contoh lain, tahun 2018 Sovereign Wealth Fund Institute memperlihatkan betapa "besar"-nya SWF seperti Uni Emirat Arab yang senilai 683 miliar dollar AS.

Namun yang terbesar dan paling transparan asalah Norwegia yang SWF-nya lebih dari 1 triliun dollar AS, sebesar ekonomi Indonesia!

Lalu, SWF kita akan seperti apa kali ini?

Tengok Abu Dhabi Investment Authority yang berdiri sejak 1976. Seperti dilaporkan Asian Wall Street Journal, profil dana kelolaannya pada akhir 2015 lalu saja sudah mencapai 800-an miliar dollar AS.

Dana kelolaan tersebut sebesar 32-40 persen dalam ekuititas, 10-20 persen dalam obligasi pemerintah, 5-10 persen di sektor real estat, dan simpanan tunai 10 persen.

Mau tidak mau, risiko politis dalam pengelolaan adalah fitur melekat pada SWF. Dalam diskusi yang saya moderatori di Financial Club Jakarta pekan lalu, diksusi mengerucut pada aspek kapasitas pengelolaan dan kekhususan penggunaan dana kelolaan tersebut.

Sebagian besar audiens yang merupakan 100 orang eksekutif bisnis nasional, sepakat bahwa masih banyak yang harus dipersiapkan lagi untuk pendirian special purpose fund ini.

Karena itu, dibutuhkan mandat yang spesifik serta kesepakatan rejim pengelolaan risikonya.

Begitu pula dengan strategi penempatan co-investment, apabila memang arah model SWF ini yang akan dituju.

Apakah akan menjawab kebutuhan kita untuk mengecilkan gap pembiayaan infrastruktur bahkan kebutuhan IKN? Perlukah dibuat aturan lex-specialis untuk ini?