Menilik "Special Purpose Fund" Infrastruktur dalam RUU Cipta Kerja

Kawan baik saya Edward Gustely, ahli finansial yang juga mantan penasihat senior empat menteri keuangan kita, mengingatkan bahwa Indonesia sudah pernah punya SWF versi pertama.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan suntikan modal yang dikelola oleh biro dibentuk khusus, Unit Investasi Pemerintah (Pusat Investasi Pemerintah, atau PIP). Edward  menyebutnya inilah SWF versi 1.0.

Dana PIP digunakan untuk mendukung proyek-proyek prioritas nasional, Lembaga Keuangan Infrastruktur Indonesia yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan anak usahanya PT IIF, dana penjaminan infrastruktur, dan pembiayaan akuisisi tanah.

PIP menjadi katalis penyaluran investasi asing seperti Dana Investasi Hijau Indonesia dan Dana Cleantech yang diluncurkan selama KTT Perubahan Iklim PBB (COP-15, Kopenhagen).

Vakumnya PIP tahun 2015, ditandai dengan penyerahan dana investasi BLU-PIP ke PT SMI senilai Rp 18 triliun, atau hanya kira-kira 1,5 miliar dollas AS.

Selanjutnya BLU PIP diberikan peran baru menjadi coordinated fund untuk pembiayaan KUR bagi UMKM tailor made, dengan dana investasi Rp 1,5 triliun pendamping 300.000 UMKM.

Lalu apa yang terlihat di depan kita dengan adanya rencana SWF dalam RUU Cipta Kerja?

Sejatinya berdasarkan berbagai referensi, SWF adalah pengelolaan dana investasi pemerintah, yang berasal dari hasil keuntungan ekspor sumber daya alam, deviden keuntungan BUMN, atau hasil privatisasi.

Dana kelolaan ini lebih memilih keuntungan pengembalian, daripada likuiditas. Dengan demikian seharusnya cenderung prudent dalam investasi dan pengambilan risikonya.

Beberapa model beredar dalam pembicaraan teman-teman praktisi, semisal model Russian Direct Investment Fund (RDIF) Rusia, pemerintah menjadi co-investor dana-dana investor asing yang masuk ke proyek-proyek prioritas negara.