Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Menilik "Special Purpose Fund" Infrastruktur dalam RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 06/03/2020, 16:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BAGI praktisi dan pelaku usaha infrastruktur, termasuk pembangunan perkotaan, diskursus tentang RUU Cipta Kerja mengerucut pada isu rencana pemerintah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF).

Ini merupakan sebuah ide yang kelihatannya cukup logis jika dikaitkan dengan keterbatasan ketersediaan dana APBN untuk membangun infrastruktur nasional saat ekonomi Indonesia melebihi 1 triliun dollar AS.

Namun persoalannya, alih-alih untuk proyek greenfield sebesar Ibu Kota Negara (IKN), penyediaan infrastruktur dasar dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan program prioritas pun masih penuh tantangan penyediaan dana.

Kita mafhum bahwa tingkat daya saing negara juga harus menjadi refleksi dari peradaban bangsa dalam sistem perekonomiannya.

Kemampuan memanfaatkan dana hasil kelebihan pendapatan negara, menjadi salah satu nilai tambha suatu sistem ekonomi.

SWF menjadi bagian penting ekonomi di beberapa negara seperti Norwegia, Kanada, Arab Saudi dan lain lain, ketika kelebihan "dana cadangan" pemerintah dimanfaatkan dalam kegiatan investasi yang memberi manfaat bagi warganya dan bagi perkenonomian secara keseluruhan.

Pertanyaan mendasar bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak sumber pembiayaan, dengan kebutuhan BUMN infrastruktur untuk "memperlonggar" nafas setelah selama ini melakukan percepatan pembangunan melalui penugasan.

Bentuk pengelolaan dengan azas sui generis, memungkinkan pengaturan diri sendiri yang bukan tanpa risiko.

Dan tentunya, penting kita mengetahui berapa sebenarnya riil ketersediaan dan kondisi cadangan uang kita?

Faktor risiko menjadi isu penting, dan tentunya aspek kapasitas manajemen serta aturan-aturan pelaksana yang kuat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.