Konflik Keamanan, Penghambat Utama Proyek Infrastruktur Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur jalan, merupakan upaya meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan mengurangi harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, khususnya pembangunan Jalan Trans Papua, baik di Papua dan Papua Barat, terkendala sejumlah faktor seperti kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca.

Tak hanya itu, menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, hambatan terberat dalam proses pembangunan di Papua adalah masalah keamanan.

"Masalah keamanan yang menghambat operasi pekerjaan yang diharapkan tuntas satu tahun, tidak bisa terjadi. Ini karena terhambat masalah keamanan," ucap Wempi kepada Kompas.com, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Meski Ada Gangguan Keamanan, Trase Trans-Papua Tak Direlokasi

Beberapa kasus terjadi selama proses pembangunan, sepeti penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah pegunungan Papua.

Pemberitaan Kompas.com 2 Desember 2019 menyebutkan, aksi tersebut membuat tiga titik pekerjaan jalan sepanjang 3 kilometer harus terhenti.

Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah pembangunan Jalan Wamena (Kabupaten Jayawijaya) ke Mbua (Kabupaten Nduga), lalu dari Dekai (Kabupaten Yahukimo) ke Kenyam (Kabupaten Nduga), dan dari Ilaga ke Sinak (Kabupaten Puncak Jaya).

Selain itu, terdapat insiden penyerangan tujuh pekerja PT Modern di Desa Agenggeng pada 15 Maret 2016. Sejumlah empat pekerja tewas dalam penyerangan tersebut.

Wmpi mengungkapkan, salah satu cara untuk mengurangi konflik yang terjadi adalah dengan melibatkan masyarakat serta melakukan sosialisasi mengenai pekejaan tersebut.

Rosiana Haryanti/Kompas.com Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja di Desa Sukamulya, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Rabu (27/2/2020).

Selain itu, sebelum melakukan pengerjaan, Wempi juga akan memetakan kawasan pembangunan.

"Dengan demikian di beberapa ruas ini kami petakan dulu, lalu kami lakukan penanganan khusus sehigga pekerjaan tidak terhambat," kata Wempi.

Masalah keamanan, imbuh dia, sebenarnya tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

Dia berharap, sinergi antara seluruh pihak dapat berjalan sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia ini cepat terwujud.

"Nah inilah kami yang ingin padukan komitmen bersama untuk kami sosialisasi kepada masyarakat atau ajak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses ppembangunan. Itu yang jauh lebih penting," tuntas Wempi.