Indonesia Darurat ODOL

DAMPAK angkutan mobil barang over dimension over loading (ODOL) tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat di jalan nasional, juga di pemerintah daerah (pemda) yang punya wewenang membangun dan memelihara jalan kota, jalan kabupaten, dan jalan provinsi.

Kerusakan jalan yang begitu cepat pasti akan menguras APBN dan APBD yang sebenarnya dapat digunakan untuk program lainnya.

Belum lama ini, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meluapkan kekesalannya terhadap pengemudi muatan tanah yang melintas di Kampung Pasir Buah, Kecamatan Curugbitung.

Mobil truk dihentikan karena merusak dan mengotori jalan serta mengakibatkan jembatan Cibeureum rusak berat dan berlubang.

Pembangunan jembatan ini dibiayai APBD Kabupaten Lebak senilai Rp 50 miliar. Jembatan ini akhirnya ditutup untuk diperbaiki dan tidak dapat dilewati warga untuk sementara waktu.

Tentunya penutupan jembatan ini sangat mengganggu aktivitas warga, karena tidak dapat melakukan mobilasi dengan lancar.

Rangkaian berikutnya, perekonomian warga pasti terganggu, harga barang akan melonjak karena ketidaklancaran distribusi barang dan orang akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak.

Tak hanya Kabupaten Lebak, wilayah lain pun pasti mengalami hal serupa. Menurut Stastitik Perhubungan 2018, distribusi angkutan barang berdasarkan moda di Indonesia, terbanyak menggunakan angkutan jalan (truk) 91,25 persen.

Kemudian diikuti angkutan laut (kapal batang) 7,07 persen, angkutan penyeberangan (ferry) 0,99 persen, kereta api 0,63 persen, angkutan udara (pesawat) 0,05 persen dan angkutan sungai (perahu) 0,01 persen.

Keunggulan menggunakan moda truk adalah aksesibilitas, cepat dan responsif. Namun, hingga sekarang masih ada masalah untuk ODOL.