Kementerian ATR/BPN Percepat Pelaksanaan Reforma Agraria

Kompas.com - 21/02/2020, 11:26 WIB
1.838 warga dari 13 Kabupaten di Sulawesi Selatan, menerima sertipikat tanah hasil dari kegiatan Reforma Agraria, Redistribusi, dan Konsolidasi Tanah 2019, Selasa (26/11/2019). Biro Humas Kementerian ATR/BPN1.838 warga dari 13 Kabupaten di Sulawesi Selatan, menerima sertipikat tanah hasil dari kegiatan Reforma Agraria, Redistribusi, dan Konsolidasi Tanah 2019, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria melalui Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).

Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara ( IKN) pun masuk dalam PPRA ini.

"Kementerian ATR/BPN sedang tancap gas dalam mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia. Sehingga, tahun 2025 seluruh tanah akan jelas kepemilikannya dan menghindari terjadinya sengketa konflik," ujar Sekretaris Ditjen Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN Donny Erwan Brilianto dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis, (20/2/2020).

Donny melanjutkan, suatu metode atau inovasi untuk mempercepat PPRA yaitu adanya partisipasi masyarakat atau Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan).

Dengan keterlibatan masyarakat masyarakat dapat mempermudah pengumpulan data dan akan program dapat berjalan efektif.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengapresiasi kerja keras yang dilakukan seluruh jajaran yang terlibat dalam percepatan reforma agraria terutama Kementerian ATR/BPN baik pusat maupun daerah.

Baca juga: Luas Baku Tanah Sawah Nasional 7,46 Juta Hektar

"Mari kita lanjutkan untuk bekerja bersama dengan cinta dan doa, ini berlaku secara general. Kami tidak akan bisa membangun bangsa khususnya Provinsi Kalimantan Timur, tanpa adanya semangat dan kerja keras," pungkas Hadi.

Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur Eka Sukma mengatakan, PPRA dapat merangkai sinergitas antar kementerian/lembaga atau Pemerintah daerah.

Eka Sukma melanjutkan program PPRA ini merupakan program lintas kementerian untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga terkait dengan pelaksanaan PPRA dan Project Management Unit (PMU).

"Tanpa keterlibatan Pemerintah Daerah, PPRA takkan berjalan dan menemui kendala. Saya mengimbau kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan kembali kepada jajarannya baik ditingkat desa," tandas Eka.

Kegiatan PPRA ini diadakan melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia di 7 provinsi dengan target 4,3 juta bidang tanah hingga 2024 di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X