Sofyan Menilai RUU Pertanahan Sudah Baik, Hanya Kurang Sosialisasi

Kompas.com - 26/09/2019, 05:51 WIB
Aliansi mahasiswa mahasiswi Ciayumajakuning (Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan) berjalan kaki dari Jalan Pemuda menuju kantor Gedung DPRD Kota Cirebon di jalan Siliwangi, Senin (23/9/2019). Mereka menolak dan mencabut Revisi UU KPK, menolak RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan mendesak aga pemerintah menangkap seluruh koruptor di Indonesia. MUHAMAD SYAHRI ROMDHONAliansi mahasiswa mahasiswi Ciayumajakuning (Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan) berjalan kaki dari Jalan Pemuda menuju kantor Gedung DPRD Kota Cirebon di jalan Siliwangi, Senin (23/9/2019). Mereka menolak dan mencabut Revisi UU KPK, menolak RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan mendesak aga pemerintah menangkap seluruh koruptor di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sudah baik.

Namun, ia mengaku, karena sosialisasi kepada masyarakat dinilai masih kurang, maka masih banyak penolakan terhadap RUU ini.

"Ada beberapa pasal yang jadi perdebatan saja karena kurang sosialisasi," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Meski demikian, ia enggan, mengungkapkan pasal-pasal mana saja yang masih menjadi perdebatan.

Baca juga: RUU Pertanahan Batal Disahkan

Sebab, Sofyan ingin membahas persoalan tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu.

"Nanti secara teknis itu ke tim teknis penyusun UU itu, nanti kita lihat apa yang jadi masalah. Menurut kita sih nggak ada masalah lagi," ungkapnya.

Sofyan setuju RUU ini dibahas dalam masa persidangan berikutnya. Dengan demikian, dalam waktu dekat dapat segera disahkan menjadi UU.

"Intinya kita sepakat sama DPR ya, kalau nanti RUU Pertanahan ini akan di-carry over tahun depan," kata dia.

Sebelumnya, keputusan pembatalan pengesahan RUU ini diambil di dalam rapat internal Komisi II, Senin (23/9/2019) lalu.

Hal itu dilakukan setelah pimpinan DPR dan fraksi bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin siang.

Mayoritas fraksi menyatakan RUU ini masih memerlukan pendalaman antara DPR dengan pemerintah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X