Wajib Baca: Sandiaga Ingin Gratiskan Tol dan Tanggapan Menteri Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi tentang rencana calon wakil presiden Sandiaga Uno untuk menggratiskan tarif tol jika memenangi Pilpres 2019 menjadi berita populer di kanal Properti Kompas.com pada Rabu (31/10/2018).

Ada pula kabar mengenai cara Singapura menjadi kota bersih, penyerahan 10.000 sertifikat kepada pekerja konstruksi, dan ribuan kasus sengketa tanah di Indonesia yang mendapat banyak perhatian pembaca.

Berikut ini daftar berita populer selengkapnya:

1. Tanggapan Basuki terkait wacana Sandiaga untuk gratiskan jalan tol

KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyampaikan wacana untuk menggratiskan tarif tol yang sudah beroperasi di atas 30 tahun jika ia memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, usul itu bisa saja diwujudkan, tetapi ada syaratnya.

Apa syarat yang dikatakan oleh Basuki?

Berita selengkapnya: Tanggapan Basuki Terkait Wacana Sandiaga untuk Menggratiskan Jalan Tol

2. Sandiaga ingin gratiskan tol lama, mana yang konsesinya segera habis?

Kementerian PUPR Ilustrasi jalan tol

Menurut dia, jalan tol yang bisa digratiskan adalah yang sudah berusia di atas 30 tahun. Namun, tentu harus mengikuti skema aturan yang berlaku.

"Untuk tol-tol yang barus memang harus dikenakan tarif. Tapi untuk yang sudah balik modal 30 tahun, sesuai dengan bisnis returnnya atau keuntungannya sudah didapat mungkin layak digratiskan," kata Sandiaga saat ditemui usai berkampanye di Kantor Soneta Records, Minggu (28/10/2018).

Berita selengkapnya: Sandiaga Ingin Gratiskan Tol Lama, Mana yang Konsesinya Segera Habis?

3. Cara Singapura jadi kota paling bersih di Asia 

lena_serditova Ilustrasi Singapura

Singapura merupakan salah satu contoh terbaik dalam hal kebersihan di Asia. Setelah memperoleh kemerdekaan pada 1965, negara kota ini masih dibayang-bayangi dengan kondisi kebersihan dan masalah pekerjaan.

Kondisi ini diperparah dengan keadaan kondisi lahan Singapura yang terbatas dan hampir tidak memiliki sumber daya alam.

Karenanya, perdana menteri Singapura saat itu, Lee Kuan Yew, mengeluarkan kebijakan untuk membersihkan serta menata ulang kota.

Program ini diluncurkan tepat 50 tahun lalu. Dalam waktu 50 tahun kemudian, negara ini berkembang menjadi wilayah paling bersih dan hijau.

Berita selengkapnya: Cara Singapura Jadi Kota Paling Bersih di Asia

4. Jokowi serahkan sertifikat kepada 10.000 tenaga konstruksi

Kompas.com/ERWIN HUTAPEA Presiden Joko Widodo dalam penyerahan sertifikat kompetensi kepada pekerja konstruksi se-Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Tenaga kerja konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama tenaga kerja yang sudah disertifikasi.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyampaikan hal itu dalam penyerahan sertifikat kompetensi kepada 10.000 tenaga kerja konstruksi se-Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian (pekerja konstruksi) karena tanpa kalian program besar infrastruktur tidak akan berjalan," ujar Jokowi, Rabu siang.

Berita selengkapnya: Jokowi Serahkan Sertifikat kepada 10.000 Tenaga Konstruksi

5. Sofyan Djalil sebut ada 8.000 kasus sengketa tanah di Indonesia 

Hilda B Alexander/Kompas.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan, ada sekitar 8.000 kasus terkait persoalan lahan. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang sudah mencapai puluhan tahun kasusnya.

"Yang bikin pusing kami ada yang konfliknya 20-30 tahun," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Sofyan tak merinci, di mana saja kasus tersebut terjadi. Termasuk, berapa luas pasti dari 8.000 bidang tanah yang berkonflik.

Berita selengkapnya: Sofyan Djalil Sebut Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah di Indonesia