Tanggapan Basuki Terkait Wacana Sandiaga untuk Menggratiskan Jalan Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyampaikan wacana untuk menggratiskan tarif tol yang sudah beroperasi di atas 30 tahun jika ia memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, usul itu bisa saja diwujudkan apabila masa konsesi jalan tol sudah selesai.

"Ya, bisa digratiskan kalau sudah selesai konsesinya," kata Basuki saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Baca juga: Sandiaga Ingin Gratiskan Tol Lama, Mana yang Konsesinya Segera Habis?

Namun, sambung Basuki, ada pengecualian jika terjadi pengembangan baru terhadap jalan tol itu, misalnya Tol Jagorawi yang tadinya terdiri dari dua lajur menjadi empat lajur.

Bisa juga karena ada investasi baru dan perpanjangan masa konsesi.

Dia pun menjelaskan tentang dua jenis jalan yang perlu diketahui, yaitu jalan khusus dan jalan umum.

Jalan khusus dibangun oleh pihak tertentu untuk kepentingan penggunanya sendiri, misalnya di perkebunan kelapa sawit dan karet.

Adapun jalan umum dibangun oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum. Jalan umum terdiri dari jalan tol dan non-tol.

Biaya pembangunannya ada yang menggunakan APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan ada pula yang dari investor.

"Kalau dananya dari investor dan KPBU bagaimana mau digratiskan?. Kalau pakai APBN tergantung keputusan pemerintah karena itu uang rakyat atau negara. Kalau semua tol mau digratiskan, ya nilai sendiri," terang Basuki.

Dia pun menyerahkan kembali kepada Sandiaga jika nantinya menerapkan kebijakan itu.

Namun, beberapa hal perlu dipertimbangkan untuk memutuskannya, antara lain biaya investasi dan pemeliharaan, serta teknologi yang digunakan dan kerumitan yang dialami saat mengerjakannya.

"Silakan kalau beliau sebagai pengambil keputusan, punya kewenangan dan tanggung jawab, enggak masalah," imbuh Basuki.

Dia pun berharap pengambilan keputusan itu bukan hanya karena faktor politis, melainkan juga memikirkan keadilan sosial.

Menurut dia, wacana seperti itu bisa juga diberlakukan sebaliknya. Sebagai contoh, jalan atau jembatan di Papua akan dibuat menjadi ada tarifnya alias seperti jalan tol. Kemungkinan besar akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Misalnya jembatan di Papua mau ditolkan, siapa yang mau, kan sama saja. Jadi open saja, mau tol atau non-tol itu tergantung kondisinya," pungkas Basuki.