Berita Populer: Stasiun MRT di Jakarta dan Rumitnya Perizinan Properti

JAKARTA, KOMPAS.com – Artikel tentang pembangunan stasiun MRT dan usulan tarif yang akan berlaku menjadi berita populer di kanal Properti Kompas.com pada Senin (23/10/2018).

Selain itu, berita mengenai rumitnya perizinan bisnis properti di Tanah Air yang berhubungan dengan kasus dugaan suap proyek Meikarta dan informasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) juga menyita banyak perhatian pembaca.

Berikut ini berita populer selengkapnya yang menarik diketahui: 

1. Melihat interior Stasiun MRT Senayan... 

Bila tak ada aral melintang, mass rapid transit (MRT) dapat dinikmati warga DKI Jakarta pada Maret 2019 mendatang. Saat ini, pekerjaan sipil proyek tersebut secara keseluruhan telah mencapai 96,54 persen.

Rinciannya, 95,36 persen untuk pekerjaan depo dan jalur layang. Sementara untuk pekerjaan jalur bawah tanah telah mencapai 97,71 persen.

Kompas.com berkesempatan menyambangi salah satu stasiun yang tengah dibangun pada Kamis (18/10/2018). Stasiun tersebut yakni Stasiun Senayan yang menjadi stasiun bawah tanah pertama yang berada di ujung Jalan Jenderal Sudirman.

Berita selengkapnya: Melihat Interior Stasiun MRT Senayan...

2. Dua usulan tarif MRT Jakarta 

Kompas.com / Dani Prabowo Direktur Operasional MRT Agung Wicaksono

Dua usulan tarif telah dilayangkan PT MRT Jakarta ke Pemprov DKI Jakarta untuk dikaji sebelum diputuskan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono menjelaskan, dua usulan tarif tersebut muncul berdasarkan survei ridership yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dari survei tersebut diketahui keinginan membayar atau willingness to pay masyarakat untuk perjalanan rata-rata per 10 kilometer.

"Ada dua usulan yang kita sampaikan, bisa Rp 8.500 bisa Rp 10.000 untuk jarak per 10 kilometer," terang Agung di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Berita selengkapnya: Dua Usulan Tarif MRT Jakarta

3. Kasus Meikarta, potret rumitnya perizinan di Indonesia 

Kompas.com/HILDA B ALEXANDER Kondisi terkini Meikarta, Sabtu (20/10/2018).

Terungkapnya kasus dugaan suap proyek Meikarta yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan petinggi Lippo Group, menunjukkan betapa peliknya persoalan perizinan di Tanah Air.

Meikarta merupakan proyek raksasa yang dikembangkan Lippo Group melalui sayap bisnis propertinya, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), di atas lahan seluas 500 hektar atau tepatnya 447 hektar.

Di dalamnya mencakup 100 bangunan tinggi meliputi 250.000 unit apartemen, hotel, perkantoran, pusat belanja, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas pendukung lainnya.

Lantas, bagaimana sebenarnya proses yang harus dilalui pengembang sebelum akhirnya dapat membangun sebuah kawasan hunian lengkap dengan fasilitasnya?

Berita selengkapnya: Kasus Meikarta, Potret Rumitnya Perizinan di Indonesia

4. Perkembangan Kabupaten Bekasi hingga saat ini  

KOMPAS.com/-DEAN PAHREVI Selasa (28/8/2018) dini hari pukul 00:00 WIB, Gerbang Tol Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan mulai beroperasi.

Nama Kabupaten Bekasi belakangan sedang populer dan menghias ruang-ruang publik.

Hal ini tak lepas dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin serta sejumlah oknum pejabat Pemkab Bekasi, dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro terkait dugaan suap perizinan Meikarta.

Padahal, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan destinasi investasi yang dianggap paling prospektif.

Berita selengkapnya: Begini Perkembangan Kabupaten Bekasi

5. Pemerintah fokus pada 3 hal terkait Tapera

KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam pembukaan Diskusi Bersama Media dengan tema Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan, di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Pemerintah terus mematangkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar pelaksanaannya nanti berjalan sesuai rencana.

Tapera merupakan program penyimpanan dana jangka waktu tertentu yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, ada tiga hal yang ditekankan dalam pelaksanaan Tapera.

"Tiga hal itu yakni pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan, pemupukan untuk pengembangan, dan pencadangan kalau ada klaim," ujar Khalawi dalam pembukaan Diskusi Bersama Media dengan tema "Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan", di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Berita selengkapnya: Terkait Tapera, Pemerintah Fokus 3 Hal