Dua Usulan Tarif MRT Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua usulan tarif telah dilayangkan PT MRT Jakarta ke Pemprov DKI Jakarta untuk dikaji sebelum diputuskan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono menjelaskan, dua usulan tarif tersebut muncul berdasarkan survei ridership yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dari survei tersebut diketahui keinginan membayar atau willingness to pay masyarakat untuk perjalanan rata-rata per 10 kilometer.

"Ada dua usulan yang kita sampaikan, bisa Rp 8.500 bisa Rp 10.000 untuk jarak per 10 kilometer," terang Agung di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Baca juga: Konstruksi MRT Jakarta Fase 3 Mulai 2020

Kedua usulan itu memiliki formula penghitungan berbeda, yaitu boarding fee dan unit price per kilometer atau tarif per kilometer.

Dari sisi boarding fee, baik usulan tarif Rp 8.500 maupun Rp 10.000 dipatok sama yaitu sebesar Rp 1.500.

Sementara untuk unit price per kilometer memiliki perbedaan. Untuk tarif Rp 8.500, unit price per kilometer yang dipatok Rp 700 per kilometer. Sementara, untuk tarif Rp 10.000, unit price yang dipatok sebesar Rp 850 per kilometer.

Sebagai gambaran, bila ada calon penumpang ingin menggunakan MRT dari Bundaran HI ke Istora yang jaraknya 5 kilometer, maka tarif yang harus dibayar sebesar Rp 5.000.

Baca juga: Tarif MRT Jakarta Diklaim Lebih Murah Ketimbang Ojek Online

"Karena tarif yang kita usulkan tarifnya enggak flat tapi berbasis jarak. Karena apa? Karena dengan berbasis jarak itu akan lebih adil," kata dia.

Agung menambahkan, besar kecilnya tarif yang berlaku juga tergantung pada subsidi yang diberikan pemerintah.

Subsidi tersebut terutama akan digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan MRT yang mencapai Rp 500 miliar per tahun.

Adapun besaran subsidi yang akan diberikan nantinya juga tergantung pada skema aset mana yang akan dimiliki Pemprov DKI maupun MRT Jakarta.

Artinya, semakin besar aset dimiliki Pemprov, maka biaya operasional yang harus dikeluarkan MRT Jakarta akan semakin kecil.