Simak, Skema Pendaftaran Peserta Tapera

Kompas.com - 22/10/2018, 19:30 WIB
Diskusi Bersama Media dengan tema Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan, di Jakarta, Senin (22/10/2018). KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEADiskusi Bersama Media dengan tema Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan, di Jakarta, Senin (22/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera) merupakan program pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi semua kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Melalui program ini, diharapkan MBR bisa mewujudkan impian mereka untuk mempunyai rumah layak huni dan harga terjangkau.

Lalu, apa syarat yang harus dipenuhi dan siapa sajakah yang bisa mengikuti program itu?

Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan, peserta program Tapera adalah pekerja dan pekerja mandiri.

Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Adang dalam Diskusi Bersama Media dengan tema "Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan", di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Ratusan rumah murah untuk warga penghasilan rendah di Balikpapan mulai ditempati. Meski fasilitas umum, jalanan komplek, dan fasilitas air beraih dari PDAM belum terbangun, warga sudah mulai menghuni komplek.KOMPAS.com/Dani J Ratusan rumah murah untuk warga penghasilan rendah di Balikpapan mulai ditempati. Meski fasilitas umum, jalanan komplek, dan fasilitas air beraih dari PDAM belum terbangun, warga sudah mulai menghuni komplek.
Dalam UU itu juga tertulis bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain.

Sesuai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Tapera, orang yang masuk kategori pekerja yaitu calon pegawai negeri sipil (PNS), aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), prajurit siswa TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Selain itu, orang yang bisa menjadi peserta juga termasuk pejabat negara, pekerja atau buruh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Kemudian pekerja atau buruh badan usaha milik desa, dan pekerja atau buruh badan usaha milik swasta, dan pekerja yang tidak termasuk kategori itu yang menerima gaji atau upah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X