Sejuta Rumah Terganjal Tiga Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Program Pembangunan Satu Juta Rumah tak selalu berjalan mulus. Kendati berbagai pendukung mulai dari regulasi, pembiayaan dan lain sebagainya telah diterapkan.

Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengemukakan hal itu dalam pembukaan Diskusi Bersama Media dengan tema "Tapera sebagai Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan", di Jakarta, Senin (22/10/2018).

“Ada tiga masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program ini, yaitu tanah, regulasi, dan pembiayaan,” ucap Khalawi, Senin (22/10/2018) di Jakarta.

Dia mengatakan, pengadaan tanah untuk perumahan tidak gampang karena menyangkut lokasi dan harga.

Baca juga: Terkait Tapera, Pemerintah Fokus 3 Hal

Terlebih lagi di kota-kota besar, ketersediaan luas tanah yang sesuai kebutuhan semakin terbatas.

Kemudian, mengenai regulasi, hal itu perlu disosialisasikan ke berbagai daerah dalam bentuk peraturan daerah (perda) sehingga nantinya perizinan di setiap daerah dapat berjalan dengan baik.

Tentunya hal itu bisa dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Untuk itu, pemerintah pun melakukan deregulasi sejumlah perizinan untuk mendukung realisasi perumahan rakyat sehingga lebih sederhana.

Salah satu kebijakan antara lain memberikan kemudahan perizinan, seperti Inpres Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan dan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR.

"Kami sederhanakan perizinannya, dari 44 tahap menjadi 11 tahap. Dari segi waktu, dari 600 hari menjadi 40 hari," tutur Khalawi, Rabu (12/9/2018).

Penyederhanaan perizinan itu bukan berarti langsung memecahkan masalah. Kendala berikutnya muncul ketika tidak semua pemerintah daerah (Pemda) mengimplementasikan kebijakan itu.