Pembentukan BP Tapera Masuk Tahap Transisi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah sampai pada tahap transisi.

Dia menjelaskan hal itu usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, pada Jumat (18/5/2018).

Menurut Sri Mulyani, pertemuan tersebut membahas mengenai perubahan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) menjadi BP Tapera.

Baca juga: Ini Daftar Calon Komisioner Tapera

“Ini merupakan pertemuan keempat tentang pembentukan Tapera (BP Tapera) membahas soal transisi dari Bapertarum ke Tapera, yaitu proses penutupan Bapertarum, penyerahan aset dan organisasinya ke Tapera,” ucap Sri Mulyani.

Sementara mengenai proses rekrutmen untuk Tapera saat ini masih terus berlangsung. Menurut rencana, hasilnya akan dilaporkan ke komite minggu depan. Kemudian, dipilih dua orang untuk ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Rekrutmennya belum final, minggu depan akan dilaporkan ke komite. Nantinya dipilih dua orang untuk ditetapkan Presiden,” sambung dia.

Basuki menimpali, nantinya BP Tapera terdiri dari satu komisioner dan empat deputi. Ada tiga kandidat untuk masing-masing posisi tersebut.

“Komisioner satu, deputi empat, masing-masing ada kandidatnya. Dari Pansel ada tiga untuk masing-masing posisi, itu belum final,”  ucap Basuki.

Dia akan mengajukan kandidat itu minggu depan ke komite yang terdiri dari Menteri Tenaga Kerja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Keuangan, Sonny Loho dari kalangan profesional, serta dirinya sendiri.

“Akan dipilih masing-masing posisi dua orang lalu diusulkan ke Presiden. Kemudian dipilih satu dan ditetapkan. Saat ini sudah ada tiga orang, tinggal pilih dua orang,” papar Basuki.

Basuki menambahkan, terdapat 29 orang yang mengajukan pendaftaran. dari jumlah itu, yang diajukan ke Presiden 10 orang. Dia berharap minggu depan sudah bisa dipilih dua orang yang dimaksud.

Sementara terkait iuran Tapera, menurut Basuki akan dibahas dengan Menteri Tenaga Kerja.

Pihaknya akan mengikuti aturan yang dibuat Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-BR).