Hindari Kecelakaan Kerja, Organisasi Perusahaan Perlu Dirombak

Kompas.com - 25/07/2018, 17:30 WIB
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin (kelima dari kanan) dalam acara Penandatanganan Komitmen K3 Konstruksi dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Batch II, Rabu (25/7/2018) di Jakarta.KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin (kelima dari kanan) dalam acara Penandatanganan Komitmen K3 Konstruksi dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Batch II, Rabu (25/7/2018) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berkomitmen melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja ( K3) sebagai prioritas dalam proyek konstruksi.

Hal itu bukan saja diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan, melainkan juga dalam jabatan seseorang di suatu perusahaan.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan, keseriusan pemerintah salah satunya diwujudkan dengan mengubah struktur organisasi perusahaan demi terwujudnya K3.

Baca juga: Kementerian PUPR Gelar Sertifikasi Ahli K3

“Bahkan kegiatan pemerintah yang baru, mengubah organisasinya. Jadi bukan saja kewajiban sertifikasi, tapi berubah organisasinya karena pentingnya K3. Levelnya sampai direksi, bahkan direktur utama. Ini menandakan kami serius,” kata Syarif dalam acara Penandatanganan Komitmen K3 Konstruksi dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Batch II, Rabu (25/7/2018) di Jakarta.

Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi kali ini diikuti oleh pimpinan di sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. Acara serupa sebelumnya digelar pada Juni lalu.

Pemberian sertifikasi ini diharapkan bisa memberi pengaruh positif pada perkembangan industri konstruksi di Indonesia.

“Hari ini diprioritaskan kepada kontraktor-kontraktor besar. Kami berharap kalau pimpinannya sudah mengerti tentang K3 maka akan lebih mudah pelaksanaannya. Kami yakin K3 jadi kewajiban, bukan hanya simbol dan kelengkapan administrasi,” tegas Syarif.

Syarif menyatakan, berbagai kecelakaan kerja yang pernah terjadi selama ini bukan karena ketidakmampuan suatu perusahaan mengerjakan proyek konstruksi, melainkan karena kelalaian.

Setelah kecelakaan itu terjadi baru kemudian dilakukan evaluasi. Namun, seharusnya bisa dicegah sedini mungkin.

Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.MAULANA MAHARDHIKA Kondisi pasca ambruknya crane proyek Double Double Track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Minggu (04/02/2018). Alat berat yang ambruk tersebut menewaskan empat pekerja yang masih berada di lokasi kecelakaan.
“Kejadian-kejadian yang kemarin bukan karena kami tidak mampu melaksanakannya, tapi karena lalai. Safety cenderung bukan jadi faktor utama, sehingga pada saat terjadi kami kembali ke belakang bahwa ada sesuatu yang dilupakan,” tuturnya.

Menurut Syarif, pengerjaan suatu proyek konstruksi seharusnya tidak hanya mengacu pada hasil, tetapi juga wajib memperhatikan hal-hal kecil di lapangan.

“Pengaman badan pun adalah hal penting, yang selama ini dianggap biasa saja, yang penting kecepatan kerja. Kita selalu berorientasi pada output. Dari pengalaman kemarin, kita harus jauh lebih baik ke depan,” ucapnya.

Dia menambahkan, K3 merupakan salah satu hal yang harus disiapkan untuk menghadapi gencarnya pembangunan infrastruktur belakangan ini.

Syarif mengistilahkannya dengan booming infrastruktur yang harus siap dihadapi hingga beberapa tahun mendatang.

“Tahun 2016 kita booming infrastruktur. Kita harus persiapkan personel kita untuk menjawab tantangan kebutuhan infrastruktur di Indonesia,” imbuhnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X