Relaksasi LTV Dianggap Mengekor Program Anies-Sandi

Kenyataannya, hingga kini program rumah DP 0 rupiah juga belum terealisasi.

Pemprov DKI memang telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah vertikal atau rumah susun di kawasan Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Namun, sampai saat ini, rumah tersebut belum bisa dipesan.

Baca juga: Pengamat: Relaksasi LTV Hanya Dinikmati Kelas Menengah

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai, kebijakan BI kali ini seakan 'latah' dengan wacana rumah DP 0 yang digagas Pemprov DKI.

"BI ini apakah betul mendapat masukan dari sektor perumahan rakyat atau mau ikut-ikutan politis, enggak mau kalah sama Anies. Jadi lucu, Anies saja programnya belum terbukti ngapain diikut-ikutin?" kata Jehan kepada Kompas.com, Selasa (3/7/2018).

Menurut dia, masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli rumah meski harus menyetorkan sejumlah uang untuk DP.

Kalaupun BI ingin merelaksasi LTV, paling tidak harus ada uang muka yang harus diserahkan masyarakat ketika ingin mengajukan KPR, minimal 1 persen.

Baca juga: Relaksasi LTV Dikhawatirkan Dorong Pertumbuhan Kredit Macet

"Itu masih terjangkau. Bagi kreditur DP 1 persen itu paling sekitar Rp 1,5 juta, cicilan juga Rp 1 jutaan, masa enggak terjangkau? Enggak masuk akal lah," ujarnya.

Selain itu, ia khawatir, kebijakan ini justru lebih banyak akan dimanfaatkan kelompok masyarakat kelas menengah dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah atau yang bekerja di sektor informal.

Pasalnya, tentu ada syarat penghasilan yang harus dipenuhi guna memastikan aspek kemampuan dalam menyicil KPR setiap bulannya.

"Yang miskin tidak akan pernah bisa FLPP dan tidak akan bisa KPR. Walaupun DP-nya dinolkan bahkan sampai minus," kata Jehan.

Blunder

Jehan menyarankan BI mengkaji ulang rencana pelonggaran ini. Menurut dia, kebijakan ini hanya bersifat populis yang belum terbukti realisasinya.

"Tidak usah latah DP 0 persen tetapi tidak tepat sasaran dan tidak mengatasi kebutuhan perumahan rakyat. Karena memang bukan itu yang dibutuhkan rakyat," kata dia.

Jehan menduga, langkah yang dilakukan BI kali ini tidak terlepas dari perhelatan Pilpres 2019 yang akan digelar kurang dari sembilan bulan lagi.