Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah.

Pemerintah pun meyakini bila pemerataan pembangunan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, menjelang akhir periode pemerintahan saat ini, apakah pembangunan tersebut telah memberikan dampak besar bagi masyarakat? Siapa yang lebih diuntungan dari pembangunan infrastruktur?

Baca juga: Ketua Komisi V DPR Anggap Pembangunan Infrastruktur Hanya Pencitraan

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, dalam tiga tahun terakhir anggaran pembangunan infrastruktur meningkat cukup tajam.

Hilda B Alexander/Kompas.com Kondisi Seksi III Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

"Tahun ini Rp 410 triliun. Itu untuk pembangunan infrastruktur baik yang ditangani Kementerian PUPR maupun kementerian lain. Di Kementerian PUPR sendiri, tahun ini Rp 107 triliun, dan ini terus meningkat sejak 2014," kata Syarif saat diskusi bertajuk 'Pembangunan Infrastruktur Untuk Siapa' di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Syarif memastikan masyarakatlah yang merasakan dampak paling besar atas pembangunan infrastruktur ini.

Baca juga: Rizal Ramli Akui Presiden Jokowi All Out Bangun Infrastruktur

Selain itu, badan usaha jasa konstruksi (BUJK) juga tak luput menerima manfaat atas pembangunan ini, lantaran mendapatkan proyek yang berasal dari pemerintah.

Namun begitu, Syarif tak menampik, tidak semua BUJK merasakan dampaknya. Pasalnya, jumlah proyek yang digarap tidak cukup banyak.

Arimbi Ramadhiani Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Bakauheni, Lampung. Gambar diambil Jumat (6/11/2015).

"Meskipun sudah buat klasifikasi (tentang batas minimal nilai proyek dari masing-masing kelas), banyak juga badan usaha yang tidak bisa bekerja karena kekurangan tenaga ahli. Akhirnya diberikan ke sub-kontraktor," ungkap Syarif.

Soal pembagian proyek yang tidak merata, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis turut mengkritisi.

Menurut dia, banyak proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah digarap oleh badan usaha milik negara (BUMN).

"Para pengusaha di daerah menurun. Memang ada sub-kontraktor, tapi pembayarannya susah," sebut Fary.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Gerbang Tol Palembang.