Ketua Komisi V DPR Anggap Pembangunan Infrastruktur Hanya Pencitraan

Kompas.com - 11/05/2018, 19:08 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau Jalan Tol Trans Sumatera ruas gerbang tol Kualanamu saat diresmikan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (13/10/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,72 km dan Medan-Binjai sepanjang 10,6 km yang telah siap dioperasikan. ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANAPresiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau Jalan Tol Trans Sumatera ruas gerbang tol Kualanamu saat diresmikan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (13/10/2017). Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,72 km dan Medan-Binjai sepanjang 10,6 km yang telah siap dioperasikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembagunan infrastruktur yang sedang dipercepat oleh pemerintah, dinilai belum banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurut Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, pembangunan infrastruktur justru hanya menjadi ajang pencitraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga: Hingga April, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 15,4 Triliun

"Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau tidak harus diselesaikan 2018, 2019," kata Fary dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Pencitraan tersebut, kata Fary, terlihat dari banyaknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, bila dilihat dari anggaran yang dialokasikan, sebenarnya tidak terlalu besar.

Fary yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II menjelaskan, pada 2015 lalu, anggaran pembangunan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 114,8 triliun, sementara yang disetujui Rp 110,8 triliun.

Baca juga: Rizal Ramli Akui Presiden Jokowi All Out Bangun Infrastruktur

Kemudian pada 2016, anggaran yang disetujui senilai Rp 98,1 triliun dari usulan Rp 169,4 triliun.

Sementara pada 2017 anggaran yang diberikan di bawah 50 persen dari usulan Rp 209 triliun, yakni hanya Rp 103,1 triliun yang disetujui.

Terakhir pada tahun ini, dari kebutuhan Rp 221,3 triliun, anggaran yang disetujui untuk Kementerian PUPR hanya Rp 106,2 triliun.

"Jadi kalau dikatakan bahwa ini di media, di koran, banyak sekali pengeluaran infrastruktur itu, pembangunannya yang banyak, atau beritanya yang banyak?," tuntas Fary.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X