Hingga April, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 15,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga 29 April 2018 pukul 16.00 WIB, belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat 14,4 persen dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp 107,38 triliun.

Sementara untuk progres pembangunan fisik mencapai 15,76 persen.

Penyerapan tersebut secara persentase lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2017 yakni 14,34 persen dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp 106,22 triliun.

Progres penyerapan anggaran yang cukup cepat itu tidak terlepas dari sistem lelang yang diterapkan Kementerian PUPR.

Dengan lelang dini yang sudah dilakukan sejak Oktober tahun 2017 untuk proyek tahun 2018, Kementerian PUPR mengkklaim kinerjanya semakin efektif dan efisien.

“Target serapan 2018 sekitar 95 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya 93 persen,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Paket kontraktual Bina Marga sebanyak 3.636 paket senilai Rp 37,51 triliun.

Hingga 29 April 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 6.930 paket dengan nilai Rp 60,25 triliun atau lebih kecil dari nilai pagu Rp 62,97 triliun termasuk paket kontraktual tahun jamak lanjutan.

"Dari hasil lelang tersebut efisiensi yang diperoleh mencapai Rp 2,72 triliun," sambung Anita.

Untuk paket dalam proses lelang sebanyak 2.028 paket dengan nilai pagu Rp 14,73 triliun dan 988 paket senilai Rp 5,31 triliun masih dalam tahap persiapan lelang.

Empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dengan nilai paket kontraktual terbesar yakni Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 3.454 paket senilai Rp 29,29 triliun, dan Bina Marga sebanyak 3.636 paket senilai Rp 37,51 triliun.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Paket kontraktual Cipta Karya sebanyak 1.726 paket senilai Rp 10,68 triliun dan Penyediaan Perumahan sebanyak 824 paket senilai Rp 5,05 triliun.

Total anggaran Kementerian PUPR pada 2018 senilai Rp 107,38 triliun, 81 persen atau Rp 88 triliun di antaranya merupakan jenis belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal.

Sebesar 90 persen di antaranya diperuntukan bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa konsultan swasta.

Di samping membangun infrastruktur berskala masif, Kementerian PUPR juga menganggarkan Rp 11,28 triiun untuk pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).

PKT bertujuan membuka lapangan kerja didaerah sehingga daya beli masyarakat desa meningkat dan lebih banyak uang beredar di daerah.