Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah.

Pemerintah pun meyakini bila pemerataan pembangunan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, menjelang akhir periode pemerintahan saat ini, apakah pembangunan tersebut telah memberikan dampak besar bagi masyarakat? Siapa yang lebih diuntungan dari pembangunan infrastruktur?

Baca juga: Ketua Komisi V DPR Anggap Pembangunan Infrastruktur Hanya Pencitraan

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, dalam tiga tahun terakhir anggaran pembangunan infrastruktur meningkat cukup tajam.

Bila pada 2014, alokasi anggaran Rp 150 triliun, setahun kemudian naik menjadi Rp 250 triliun.

"Tahun ini Rp 410 triliun. Itu untuk pembangunan infrastruktur baik yang ditangani Kementerian PUPR maupun kementerian lain. Di Kementerian PUPR sendiri, tahun ini Rp 107 triliun, dan ini terus meningkat sejak 2014," kata Syarif saat diskusi bertajuk 'Pembangunan Infrastruktur Untuk Siapa' di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Syarif memastikan masyarakatlah yang merasakan dampak paling besar atas pembangunan infrastruktur ini.

Baca juga: Rizal Ramli Akui Presiden Jokowi All Out Bangun Infrastruktur

Selain itu, badan usaha jasa konstruksi (BUJK) juga tak luput menerima manfaat atas pembangunan ini, lantaran mendapatkan proyek yang berasal dari pemerintah.

Namun begitu, Syarif tak menampik, tidak semua BUJK merasakan dampaknya. Pasalnya, jumlah proyek yang digarap tidak cukup banyak.

Di Kementerian PUPR ada sekitar 11.000 paket pekerjaan yang diperebutkan sekitar 127.000 badan usaha skala besar, menengah, dan kecil.

"Meskipun sudah buat klasifikasi (tentang batas minimal nilai proyek dari masing-masing kelas), banyak juga badan usaha yang tidak bisa bekerja karena kekurangan tenaga ahli. Akhirnya diberikan ke sub-kontraktor," ungkap Syarif.

Soal pembagian proyek yang tidak merata, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis turut mengkritisi.

Menurut dia, banyak proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah digarap oleh badan usaha milik negara (BUMN).

"Para pengusaha di daerah menurun. Memang ada sub-kontraktor, tapi pembayarannya susah," sebut Fary.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, tujuan utama pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, menurut dia, dalam tiga tahun terakhir justru pertumbuhan ekonomi nasional terkesan stagnan.

"Kalau lihat pembangunan infrastruktr di daerah yang banyak dibangun, infrastruktur itu stagnan juga. Betul untuk rakyat, tetapi manfaat dari pada yang dibangun itu memberikan dampak ekonomi atau tidak," sambungnya.

Ia menilai, masifnya pembangunan infrastruktur lebih banyak bermanfaat bagi Joko Widodo bila ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu terlihat dari target penyelesaian pembangunan infrastruktur yang didorong untuk selesai pada medio 2018-2019.

"Pembangunan infrastruktur ini untuk siapa, ya untuk pencitraan," kata dia.

Pengusaha jangan cengeng

Sebaliknya, mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli justru mengakui,  pemerintahan saat ini all out  mengerjakan pembangunan infrastruktur.

Hal itu tidak terlepas dari adanya ketimpangan pembangunan yang cukup besar, terutama antara wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, khususnya kawasan Indonesia timur.

Hanya, Rizal menyebut, manfaat dari pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal itu disebabkan, hanya segelintir masyarakat yang bisa langsung memanfaatkannya.

Berbeda dengan Pulau Jawa yang pembangunan infrastrukturnya langsung bisa dirasakan masyarakat. Masyarakat di luar Pulau Jawa memerlukan jangka waktu menengah hingga panjang untuk merasakan langsung manfaat pembangunan itu.

"Membangun di luar Jawa itu supaya lebih berimbang infrastrukturnya, (dan itu) patut kita puji. Karena koreksi yang harusnya dilakukan dulu-dulu, tidak pernah dilakukan," imbuh Rizal.

Soal pembagian pekerjaan, Rizal mendukung pernyataan Fary. Menurut dia, jangan semua proyek strategis nasional digarap oleh BUMN. Pemerintah perlu memberikan kepercayaan kepada pengusaha muda dan daerah untuk belajar bisnis.

"Karena kalau mereka mulai dari pekerjaan pemerintah, pembayarannya pasti jadi. Saya mohon maaf, kalau (pekerjaan) dari swasta, termasuk swasta besar, paling baru tiga tahun kemudian dibayar (setelah jadi)," beber Rizal.

Baca juga: Bukan Infrastruktur, Menurut Rizal Prioritas Pemerintah Bayar Utang

Rizal mengaku, walaupun terlambat namun pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memberikan peluang bagi pengusaha muda atau kontraktor menengah dan kecil untuk menggarap proyek strategis nasional.

"Nah, pengusaha jangan cengeng. Saya biasa gunakan istilah bumi putera (untuk pengusaha). Bumi putera harus jadi pengusaha yang tangguh. Jangan pinjaman dijadikan pendapatan. Nggak maju-maju kalau pengusaha bumi putera kalau gitu," tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.