Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?

Kompas.com - 11/05/2018, 22:30 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Namun, menurut dia, dalam tiga tahun terakhir justru pertumbuhan ekonomi nasional terkesan stagnan.

"Kalau lihat pembangunan infrastruktr di daerah yang banyak dibangun, infrastruktur itu stagnan juga. Betul untuk rakyat, tetapi manfaat dari pada yang dibangun itu memberikan dampak ekonomi atau tidak," sambungnya.

Ia menilai, masifnya pembangunan infrastruktur lebih banyak bermanfaat bagi Joko Widodo bila ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu terlihat dari target penyelesaian pembangunan infrastruktur yang didorong untuk selesai pada medio 2018-2019.

"Pembangunan infrastruktur ini untuk siapa, ya untuk pencitraan," kata dia.

Pengusaha jangan cengeng

Sebaliknya, mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli justru mengakui,  pemerintahan saat ini all out  mengerjakan pembangunan infrastruktur.

Hal itu tidak terlepas dari adanya ketimpangan pembangunan yang cukup besar, terutama antara wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, khususnya kawasan Indonesia timur.

Hanya, Rizal menyebut, manfaat dari pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal itu disebabkan, hanya segelintir masyarakat yang bisa langsung memanfaatkannya.

Berbeda dengan Pulau Jawa yang pembangunan infrastrukturnya langsung bisa dirasakan masyarakat. Masyarakat di luar Pulau Jawa memerlukan jangka waktu menengah hingga panjang untuk merasakan langsung manfaat pembangunan itu.

"Membangun di luar Jawa itu supaya lebih berimbang infrastrukturnya, (dan itu) patut kita puji. Karena koreksi yang harusnya dilakukan dulu-dulu, tidak pernah dilakukan," imbuh Rizal.

Foto aerial rest area atau tempat istirahat (TI) di Kilometer 166 Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Ahad (12/7/2015).Kompas.com/KRISTIANTO PURNOMO Foto aerial rest area atau tempat istirahat (TI) di Kilometer 166 Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Ahad (12/7/2015).
Soal pembagian pekerjaan, Rizal mendukung pernyataan Fary. Menurut dia, jangan semua proyek strategis nasional digarap oleh BUMN. Pemerintah perlu memberikan kepercayaan kepada pengusaha muda dan daerah untuk belajar bisnis.

"Karena kalau mereka mulai dari pekerjaan pemerintah, pembayarannya pasti jadi. Saya mohon maaf, kalau (pekerjaan) dari swasta, termasuk swasta besar, paling baru tiga tahun kemudian dibayar (setelah jadi)," beber Rizal.

Baca juga: Bukan Infrastruktur, Menurut Rizal Prioritas Pemerintah Bayar Utang

Rizal mengaku, walaupun terlambat namun pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memberikan peluang bagi pengusaha muda atau kontraktor menengah dan kecil untuk menggarap proyek strategis nasional.

"Nah, pengusaha jangan cengeng. Saya biasa gunakan istilah bumi putera (untuk pengusaha). Bumi putera harus jadi pengusaha yang tangguh. Jangan pinjaman dijadikan pendapatan. Nggak maju-maju kalau pengusaha bumi putera kalau gitu," tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasarkan Hunian di IKN, Otorita dan Pengembang Akan Gelar 'Roadshow'

Pasarkan Hunian di IKN, Otorita dan Pengembang Akan Gelar "Roadshow"

Hunian
Investasi Rp 15,1 Triliun Masuk ke KEK Sepanjang Triwulan Pertama

Investasi Rp 15,1 Triliun Masuk ke KEK Sepanjang Triwulan Pertama

Berita
Kuartal Pertama, Pengembang PIK2 Raup Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Kuartal Pertama, Pengembang PIK2 Raup Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tegal: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tegal: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Jangan Buang Sisa Minyak ke Dalam Saluran Pembuangan Wastafel! Ini Alasannya

Jangan Buang Sisa Minyak ke Dalam Saluran Pembuangan Wastafel! Ini Alasannya

Tips
Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Berita
128 Rumah Ramah Lingkungan di Cikupa Siap Dijual, Harganya Mulai Rp 1,8 Miliar

128 Rumah Ramah Lingkungan di Cikupa Siap Dijual, Harganya Mulai Rp 1,8 Miliar

Berita
Bolehkah Menuangkan Air Mendidih ke Saluran Pembuangan Wastafel?

Bolehkah Menuangkan Air Mendidih ke Saluran Pembuangan Wastafel?

Tips
Punya 350 Hektar Lahan di Bali, ITDC Minta Perubahan Status Hak

Punya 350 Hektar Lahan di Bali, ITDC Minta Perubahan Status Hak

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonogiri: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonogiri: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Tahun 2024, Metland Bidik 'Marketing Sales' Rp 1,9 Triliun

Tahun 2024, Metland Bidik "Marketing Sales" Rp 1,9 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purworejo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purworejo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Kepada Pengusaha China, AHY Komitmen Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Kepada Pengusaha China, AHY Komitmen Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

Berita
Indonesia Incar Pengurangan Emisi 385 Juta Ton, Baru Terpangkas Segini

Indonesia Incar Pengurangan Emisi 385 Juta Ton, Baru Terpangkas Segini

Berita
Ke Jepang, Menhub Akan Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Ke Jepang, Menhub Akan Bahas MRT Jakarta hingga Pelabuhan Patimban

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com