Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa?

Kompas.com - 11/05/2018, 22:30 WIB

Dani Prabowo,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Dani Prabowo

Penulis

Hilda B Alexander

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan santai keluar dari ruang kerja Wapres, Selasa (6/2/2018) siang. Presiden baru saja bertandang ke Kantor Wapres sekaligus makan siang bersama. Setelah makan siang, beberapa topik seperti upaya peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan persiapan Asian Games dibicarakan. Kompas/Nina Susilo (INA) 06-02-2018(KOMPAS/NINA SUSILO)

Kondisi Seksi III Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Bakauheni, Lampung. Gambar diambil Jumat (6/11/2015).

Sebagai simbol infrastruktur logistik Nasional, Presiden Jokowi menaiki truk untuk meninjau Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang diresmikan pada Minggu (21/1/2018).

Foto aerial rest area atau tempat istirahat (TI) di Kilometer 166 Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Ahad (12/7/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama pemerintah.

Pemerintah pun meyakini bila pemerataan pembangunan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, menjelang akhir periode pemerintahan saat ini, apakah pembangunan tersebut telah memberikan dampak besar bagi masyarakat? Siapa yang lebih diuntungan dari pembangunan infrastruktur?

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, dalam tiga tahun terakhir anggaran pembangunan infrastruktur meningkat cukup tajam.

Hilda B Alexander/Kompas.com Kondisi Seksi III Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Bila pada 2014, alokasi anggaran Rp 150 triliun, setahun kemudian naik menjadi Rp 250 triliun.

"Tahun ini Rp 410 triliun. Itu untuk pembangunan infrastruktur baik yang ditangani Kementerian PUPR maupun kementerian lain. Di Kementerian PUPR sendiri, tahun ini Rp 107 triliun, dan ini terus meningkat sejak 2014," kata Syarif saat diskusi bertajuk 'Pembangunan Infrastruktur Untuk Siapa' di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Syarif memastikan masyarakatlah yang merasakan dampak paling besar atas pembangunan infrastruktur ini.

Selain itu, badan usaha jasa konstruksi (BUJK) juga tak luput menerima manfaat atas pembangunan ini, lantaran mendapatkan proyek yang berasal dari pemerintah.

Namun begitu, Syarif tak menampik, tidak semua BUJK merasakan dampaknya. Pasalnya, jumlah proyek yang digarap tidak cukup banyak.

Arimbi Ramadhiani Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar-Bakauheni, Lampung. Gambar diambil Jumat (6/11/2015).

Di Kementerian PUPR ada sekitar 11.000 paket pekerjaan yang diperebutkan sekitar 127.000 badan usaha skala besar, menengah, dan kecil.

"Meskipun sudah buat klasifikasi (tentang batas minimal nilai proyek dari masing-masing kelas), banyak juga badan usaha yang tidak bisa bekerja karena kekurangan tenaga ahli. Akhirnya diberikan ke sub-kontraktor," ungkap Syarif.

Soal pembagian proyek yang tidak merata, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis turut mengkritisi.

Menurut dia, banyak proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah digarap oleh badan usaha milik negara (BUMN).

"Para pengusaha di daerah menurun. Memang ada sub-kontraktor, tapi pembayarannya susah," sebut Fary.

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Gerbang Tol Palembang.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, tujuan utama pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.