Kompas.com - 23/02/2018, 16:19 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

Tak heran bila sejak rezim pemerintahan berganti, pembangunan infrastruktur terus dipercepat dengan banyaknya program yang masuk ke dalam PSN.

"Itu bagus, tapi kebetulan momentum (kekurangan tenaga teknis) tersebut bertepatan dengan kebijakan pemerintah membangun infrastruktur," kata Wicaksono.

Pemerintah bukannya tinggal diam. Beberapa langkah ditempuh untuk mempercepat lahirnya tenaga teknis yang siap terjung ke lapangan.

Misalnya, dengan menambah slot kursi di perguruan tinggi khususnya fakultas teknik, serta menggandeng sejumlah asosiasi konstruksi terjun ke kampus guna memberikan bekal ilmu di lapangan.

Baca juga : Tenaga Konstruksi Indonesia Belum Siap Bersaing di Asia Tenggara

Langkah lain seperti menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk membuka balai latihan kerja (BLK) yang memberikan pelatihan khusus di bidang infrastruktur.

Namun, Wicaksono enggan menanggapi persoalan maraknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek yang digarap Waskita.

Hanya secara umum, menurut dia, banyak kontraktor nasional yang kurang memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas, serta pertambangan.

"Di kita K3 itu is not a big issue bagi sejumlah kontraktor nasional," kata dia.

Pekerja mengerjakan pemasangan rel pada proyek pembangunan jalur layang  MRT di Jalan Panglima Polim Raya, Jakarta, Selasa (9/1). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan fase I MRT Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer itu akan dilakukan uji coba pada Agustus 2018 dengan target pengoperasian pada Maret 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/18Hafidz Mubarak A Pekerja mengerjakan pemasangan rel pada proyek pembangunan jalur layang MRT di Jalan Panglima Polim Raya, Jakarta, Selasa (9/1). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan fase I MRT Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer itu akan dilakukan uji coba pada Agustus 2018 dengan target pengoperasian pada Maret 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/18
Kondisi tersebut paling tidak terlihat dari rendahnya anggaran K3 di dalam sebuah proyek yaitu paling tidak 1,5 persen dari total nilai proyek.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X