Kompas.com - 23/02/2018, 16:19 WIB
Tol Trans-Sumatera di Lampung. Dokumentasi Hutama KaryaTol Trans-Sumatera di Lampung.

Selain Waskita, PT Hutama Karya (Persero) juga mendapatkan penugasan yang tak kalah sedikit.

Mengutip laman resmi mereka, perusahaan pelat merah itu mendapat perintah untuk mengembangkan 2.770 kilometer jalan tol di Sumatera berdasarkan Perpres Nomor 100 Tahun 2014 yang diperbarui menjadi Perpres 117 Tahun 2015.

Namun saat ini, baru delapan ruas yang menjadi prioritas untuk dibangun hingga tahun 2019. Kedelapan ruas itu yakni Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 km), Terbanggi Besar-Pematang Panggang (108 km), dan Pematang Panggang-Kayu Agung (77 km).

Baca juga : 32 Proyek Tol dan 4 Kereta Layang Terkena Dampak Moratorium

Selanjutnya, ruas Palembang-Indralaya (22 km), Kayu Agung-Palembang-Betung (111 km), Pekanbaru-Dumai (132 km), Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (61,7 km), dan Medan-Binjai (16,7 km).

Minim Ahli dan Penerapan K3

Setidaknya, ada dua faktor yang membuat maraknya kasus kecelakaan kerja terjadi. Pertama, masifnya proyek yang ada tidak ditunjang dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang cukup.

Dari data Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang dikutip dari Tribunnews.com, diperkirakan Indonesia kekurangan tenaga insinyur mencapai 120.000 orang hingga lima tahun mendatang (2015-2019).

Aktivitas pembangunan Tol Palembang-Indralaya (Palindra), Rabu (24/5). Menjelang Lebaran 2017, Tol Palindra Seksi I Palembang-Pemulutan dengan panjang sekitar 7 kilometer akan dibuka secara fungsional.KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Aktivitas pembangunan Tol Palembang-Indralaya (Palindra), Rabu (24/5). Menjelang Lebaran 2017, Tol Palindra Seksi I Palembang-Pemulutan dengan panjang sekitar 7 kilometer akan dibuka secara fungsional.
Persoalan ini pun diamini pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi. Kekurangan tenaga teknis menjadi faktor utama maraknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Baca juga : Hanya 365.471 yang Ahli dari 8,1 Juta Tenaga Konstruksi Indonesia

"Kita secara nasional kekurangan tenaga teknis, maksudnya insinyur S1, D3 bersertifikat, atau lulusan SMK/STM yang sudah memenuhi syarat tertentu yang sudah tersertifikasi dan dibekali kemampuan tambahan," kata Wicaksono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/2/2018).

Rencana pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur memang merupakan hal positif. Selain untuk meningkatkan daya saing nasional, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X