Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meikarta, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, dan Kebijakan yang Naif

Kompas.com - 28/06/2017, 13:32 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

Jika jalan tol layang ini terlaksana, atas preseden yang sama menyusul elevated radial toll lainnya, akan menjadi sasaran investasi berikut. Ini termasuk proyek tol yang membentang dari barat Tangerang, dari Selatan Jagorawi, dan seterusnya.

Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah punya target pangsa angkutan umum sebesar 60 persen pada 2030 mendatang. Saat ini, baru tercapai 4 persen.

Sementara di sisi lain, ketika pembangunan enam jalan layang non-tol diagendakan dan menuai banyak kritikan, sebaliknya terjadi pada Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek.

Proyek jalan tol ini dinilai Harun bebas kritik. Bahkan, dia menengarai minimnya sosialisasi dari studi kelayakan atau feasibility study (FS)-nya.

"Sebesar apa manfaat ekonominya, dan bagaimana pemborosan sumber daya serta polusi yang dihasilkan," tanya Harun.

Kata Harun, tak ada yang tahu. Karena itu, dia menyarankan, kualitas investasi infrastruktur harus terseleksi, sebab ada efek jaringan multimoda yang bersaing di koridor Itu. 

Selain itu, para stake holders juga disarankan untuk tidak saling kontra-produktif, dan saling anulir arah kebijakan yang sudah disepakati.

"Yang terpenting saat ini adalah integrasi manajemen operasi jaringan jalan tol, dari beragam operator. Karena pada dasarnya, jalan layang tol hanya memindahkan kemacetan, terlebih dengan transaksi terpisah," cetus Harun.

Terkait metode transaksi, Harun mengusulkan percepatan implementasi ramp metering, semacam buka tutup kran di ruas jalan umum ketika ingin masuk jaringan tol, agar debit (flow) jaringan jalan secara keseluruhan bisa maksimal.

Dalam perbincangan dengan KompasProperti usai seremoni Halal Bihalal 1438 Hijriah di Lippo Village, Tangerang, Kamis (6/7/2017), CEO Meikarta memberikan tanggapan atas pendapat miring Harun di atas.

Ketut membantah Meikarta bakal menjadi biang kemacetan dan menimbulkan persoalan saat seluruh properti di dalamnya terbangun dan beroperasi.

"Sebelum ada Meikarta juga Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan jalan utama atau Jalan Nasional di koridor timur ini sudah macet," ujar dia.

Ketut menegaskan, Meikarta dirancang dengan baik dan seksama, mengikuti pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.

Baca: Lippo Bantah Meikarta Bakal Jadi Biang Kemacetan

"Kami tentu rencanakan semuanya dengan baik. Ada Jakarta-Cikampek Elevated Toll, Kereta Cepat jakarta-Bandung, Light Rail Transit (LRT), dan juga Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Itu semua tentu upaya untuk mengurangi kemacetan di jalan utama," tutur Ketut.

Sekarang ini, sambung Ketut, tidak ada pilihan angkutan transportasi lain selain jalan utama dan jalan tol. Akibatnya masyarakat menggunakan kendaraan pribadinya menuju tempat aktivitasnya di Jakarta.

Ketiadaan pilihan angkutan transportasi inilah yang menyebabkan tingkat kepadatan kendaraan di jalan utama dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek semakin tinggi.

"Nah, sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur itulah, kami bangun Meikarta. Kenapa kami bangun itu? Sebagai pengusaha tentu saja kami harus merespons dan mengantisipasinya dengan kalkulasi bisnis, lingkungan, sosial, dan ekonomi," papar Ketut.

Nantinya, tambah dia, Lippo Group akan membuka akses langsung berupa stasiun LRT Meikarta, stasiun kereta cepat Meikarta dan exit toll Meikarta.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau