Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Meikarta, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, dan Kebijakan yang Naif

Baca: Lippo, Meikarta, dan Sejumlah Proyek yang Belum Tuntas

Tak hanya oleh sesama pelaku bisnis properti, melainkan juga calon investor, konsumen, dan tentu saja pengamat. 

Ketua Umum Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun Alrasyid Lubis berpendapat, proyek skala jumbo seluas 500 hektar ini bakal membuat Jalan Tol Jakarta-Cikampek menemukan equilibrium baru kemacetan pada level yang lebih tinggi.

"Akibatnya, tentu saja terjadi pemborosan sumber daya (resource), waktu yang tidak produktif, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan emisi polusi yang membengkak. Sebelum Meikarta pun, ini sudah jadi pemandangan sehari-hari," ujar Harun kepada KompasProperti, Rabu (28/6/2017). 

Meikarta memang digadang-gadang sebagai "Jakarta Baru" yang dikelilingi infrastruktur dasar yang mumpuni di koridor Bekasi-Cikarang-Karawang.

Lippo Group bahkan menyebut seluruh proyek infrastruktur, baik eksisting maupun masih dalam pekerjaan, sebagai nilai tambah sekaligus nilai jual yang mendongkrak potensi investasi Meikarta.

Sebut saja, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Jakarta-Cikampek Elevated Toll, Kereta Cepat jakarta-Bandung, Light Rail Transit (LRT), dan juga Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Kemacetan pergi pulang yang parah bakal menjadi ritual sehari-hari, karena tak ada kota lain di dunia yang membangun jalan tol dua lapis langsung masuk ke jantung kota.

Kebijakan naif

Harun menganggap proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek adalah kebijakan yang naif. Pasalnya, di koridor Bekasi-Cikarang-Karawang, sudah ada proyek Tol Becakayu, LRT, dan Kereta Cepat.

"Mau kemana perilaku komuter diarahkan? Apakah pemerintah ingin memobilisasi orang atau mobil pribadi?" tanya dia.

Baca: Pembangunan Jalan Layang Tol Jakarta-Cikampek Tuntas 2018

Bahwa dalil jalan tol layang dengan nilai investasi Rp 16 triliun ini akan mengurai macet di koridor tersebut seperti iklan videonya, dinilai Harun, sebagai isapan jempol belaka.

Jika jalan tol layang ini terlaksana, atas preseden yang sama menyusul elevated radial toll lainnya, akan menjadi sasaran investasi berikut. Ini termasuk proyek tol yang membentang dari barat Tangerang, dari Selatan Jagorawi, dan seterusnya.

Sementara di sisi lain, ketika pembangunan enam jalan layang non-tol diagendakan dan menuai banyak kritikan, sebaliknya terjadi pada Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek.

Proyek jalan tol ini dinilai Harun bebas kritik. Bahkan, dia menengarai minimnya sosialisasi dari studi kelayakan atau feasibility study (FS)-nya.

"Sebesar apa manfaat ekonominya, dan bagaimana pemborosan sumber daya serta polusi yang dihasilkan," tanya Harun.

Kata Harun, tak ada yang tahu. Karena itu, dia menyarankan, kualitas investasi infrastruktur harus terseleksi, sebab ada efek jaringan multimoda yang bersaing di koridor Itu. 

Selain itu, para stake holders juga disarankan untuk tidak saling kontra-produktif, dan saling anulir arah kebijakan yang sudah disepakati.

"Yang terpenting saat ini adalah integrasi manajemen operasi jaringan jalan tol, dari beragam operator. Karena pada dasarnya, jalan layang tol hanya memindahkan kemacetan, terlebih dengan transaksi terpisah," cetus Harun.

Terkait metode transaksi, Harun mengusulkan percepatan implementasi ramp metering, semacam buka tutup kran di ruas jalan umum ketika ingin masuk jaringan tol, agar debit (flow) jaringan jalan secara keseluruhan bisa maksimal.

Dalam perbincangan dengan KompasProperti usai seremoni Halal Bihalal 1438 Hijriah di Lippo Village, Tangerang, Kamis (6/7/2017), CEO Meikarta memberikan tanggapan atas pendapat miring Harun di atas.

Ketut membantah Meikarta bakal menjadi biang kemacetan dan menimbulkan persoalan saat seluruh properti di dalamnya terbangun dan beroperasi.

"Sebelum ada Meikarta juga Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan jalan utama atau Jalan Nasional di koridor timur ini sudah macet," ujar dia.

Ketut menegaskan, Meikarta dirancang dengan baik dan seksama, mengikuti pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.

Baca: Lippo Bantah Meikarta Bakal Jadi Biang Kemacetan

"Kami tentu rencanakan semuanya dengan baik. Ada Jakarta-Cikampek Elevated Toll, Kereta Cepat jakarta-Bandung, Light Rail Transit (LRT), dan juga Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Itu semua tentu upaya untuk mengurangi kemacetan di jalan utama," tutur Ketut.

Sekarang ini, sambung Ketut, tidak ada pilihan angkutan transportasi lain selain jalan utama dan jalan tol. Akibatnya masyarakat menggunakan kendaraan pribadinya menuju tempat aktivitasnya di Jakarta.

Ketiadaan pilihan angkutan transportasi inilah yang menyebabkan tingkat kepadatan kendaraan di jalan utama dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek semakin tinggi.

"Nah, sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur itulah, kami bangun Meikarta. Kenapa kami bangun itu? Sebagai pengusaha tentu saja kami harus merespons dan mengantisipasinya dengan kalkulasi bisnis, lingkungan, sosial, dan ekonomi," papar Ketut.

Nantinya, tambah dia, Lippo Group akan membuka akses langsung berupa stasiun LRT Meikarta, stasiun kereta cepat Meikarta dan exit toll Meikarta.

 

https://properti.kompas.com/read/2017/06/28/133219921/meikarta-jalan-tol-layang-jakarta-cikampek-dan-kebijakan-yang-naif

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke