Maka dari itu, untuk mengatasi ketertinggalan tersebut pemerintah gencar membangun jalan tol.
Pemerintah menargetkan dapat membangun 1.060 kilometer jalan tol dan akan beroperasi pada 2019 atau rata-rata 200 kilometer per tahun.
Namun, membangun jalan tol bukanlah persoalan mudah. Masalah utama yang harus dihadapi adalah pembebasan lahan.
Contoh saja pembangunan Tol Trans-Jawa yang hingga kini belum rampung. Padahal rencana pembangunanya sudah dirancang sejak 1990-an.
Selain pembebasan tanah, masalah lain adalah pro dan kontra dari masyarakat. Hal ini, diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, tak hanya pembangunan jalan tol yang terhambat, sejumlah proyek infrastruktur pemerintah pusat juga macet karena adanya reaksi pro dan kontra dari rakyat Indonesia.
Keadaan itu, kata Jokowi, berbanding terbalik di berbagai negara. Di sana pembangunan proyek infrastruktur serupa selalu berjalan mulus karena tidak mendapat pertentangan dari warganya.
"Kita ini mau bangun jalan tol ribut masalah lahan, ramai masalah pembebasan lahan, bolak balik ramai, stop enggak berjalan karena masalah ini," tutur Jokowi, Selasa (23/6/2017).
Padahal, Jokowi menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan transportasi massal akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Rakyat bisa terhindar dari kemacetan yang bisa menimbulkan kerugian Rp 27 triliun setiap tahunnya.
"Wong negara lain sudah bangun dan itu bermanfaat, kok masih kita debatkan itu apanya?" ucap Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.