60 Persen Anggaran 2017 Dialokasikan untuk Infrastruktur Indonesia Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wilayah Timur Indonesia kembali menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan antar-wilayah pada 2017 nanti.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan 60 persen anggaran 2017 untuk penanganan jalan antar wilayah di wilayah Timur Indonesia , seperti Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

"Untuk distribusi alokasi program penanganan jalan antar wilayah Ditjen Bina Marga akan didistribusikan sebanyak 60 persen untuk wilayah timur Indonesia," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini, di Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Pembangunan jalan itu, lanjut Hediyanto, difokuskan pada pemenuhan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR yakni perbatasan dan Trans Papua.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun jalan dan jembatan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan Trans Papua yang meliputi Wamena-Hatema-Kenyam-Batas Mamugu serta pelebaran jalan menambah lajur di Manokwari-Maruni.

Selain Trans Papua, anggaran juga digunakan untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat atau Jalan Lingkar Raja Ampat.

Seperti diketahui bahwa anggaran untuk Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada 2017 adalah sebesar Rp 42,14 triliun.

Rinciannya, sebanyak Rp 18,78 triliun untuk preservasi jalan, Rp 3,97 triliun untuk preservasi jembatan, Rp 6,12 triliun untuk pembangunan jalan, dan Rp 3,68 triliun untuk pembangunan jembatan.

Kemudian Rp 2,5 triliun untuk pembangunan jalan bebas hambatan, Rp 973,5 miliar untuk pembangunan flyover/underpass/terowongan, dan Rp 36 miliar untuk dukungan jalan daerah. Sementara sisanya sebesar Rp 5,99 triliun akan digunakan untuk pembangunan non-fisik.