Biaya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Timpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia dihadapkan pada keterbatasan pendanaan.

Padahal proyek infrastruktur yang kini tengah dikebut Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) hingga 2019 nanti sangat banyak. Mulai dari jalan nasional, jalan tol, bendungan, saluran irigasi, sampai dengan transportasi umum membutuhkan dana tidak sedikit.

Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengestimasi dibutuhkan biaya mencapai Rp 5.519,4 triliun hingga 2019 untuk seluruh sektor infrastruktur.

Dalam estimasi tersebut setidaknya 40,1 persen atau sebesar Rp 2.215,6 triliun ditagetkan berasal dari bujet pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pemerintah berupaya mengantisipasi permasalahan ketimpangan pendanaan infrastruktur tersebut melalui upaya peningkatan kelayakan proyek dan melakukan kerja sama dengan badan usaha," kata Wakil Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/6/2016).

Penerapannya, lanjut Erwin diharapkan mampu mereduksj beban APBN melalui peningkatan keterlibatan para investor mulai dari pemerintah daerah, BUMN hingga pihak swasta.

Swasta ditargetkan mampu berkontribusi hingga sebesar 30,7 persen atau setara dengan Rp 1,692.3 triliun dari total bujet kebutuhan infrastruktur Indonesia.

Selain bekerja sama dengan badan usaha, pemerintah juga mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang kondusif bagi iklim investasi terkait terbatasnya dana pemerintah.

"Selain menggunakan dana investasi asing, terdapat potensi keuangan domestik seperti pasar saham, obligasi, reksadana, dana pemium, dan asuransi yang dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur," jelas Erwin.

Alternatif itu diharapkan Erwin bisa menjadi stimulus investasi bagi percepatan pembangunan dan meningkatkan hubungan strategis antara pemerintah dan swasta.