Ribuan Hektar Lahan Dikuasai Pengembang, Pemerintah Dinilai Tak Lindungi Rakyat Kecil

Kompas.com - 31/05/2016, 17:12 WIB
Aksi unjuk rasa petani di Kantor Gubernur Bengkulu yang menuntut pemerintah menyelesaikan sengeta pertanahan di daerah itu kompas.com/FirmansyahAksi unjuk rasa petani di Kantor Gubernur Bengkulu yang menuntut pemerintah menyelesaikan sengeta pertanahan di daerah itu
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com – Negara wajib mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Lahirnya UUPA sendiri adalah untuk mencabut kebijakan dan praktik agraria masa kolonial (lewat Agrarische Wet 1870), yang bersifat menghisap dan menindas rakyat Indonesia.

Oleh karena itulah, keadilan, kemanusiaan, kebangsaan dan kerakyatan, dan kesejahteraan menjadi prinsip-prinsip utama yang dikandung dalam UUPA

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, menjelaskan UUPA sebagai UU payung sektor agraria termasuk pertanahan, secara eksplisit telah memberi rambu-rambu bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

"Dengan demikian, supaya tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan," ujar Iwan kepada Kompas.com, Selasa (31/5/2016).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan secara kuat bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUPA tidak menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan nasional.

Baca: Sejumlah Naga Properti Kuasai Ribuan Hektar Lahan

Meski sudah berada di masa kemerdekaan hingga reformasi, kebijakan dan model pembangunan nasional yang bersifat menindas rakyat kecil, masih terus dipertahankan.

Penyelewengan terhadap prinsip-prinsip luhur itu, kata Iwan, telah melahirkan krisis agraria berkepanjangan baik di pedesaan maupun perkotaan.

"Contohnya ketimpangan struktur agraria yang tajam dan konflik tanah berkepanjangan akibat tumpang-tindih klaim serta aksi-aksi perampasan tanah oleh pemodal kuat,” sebut Iwan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X