Infrastruktur Indonesia Masih di Posisi 82 Dunia

Kompas.com - 11/05/2016, 12:19 WIB
SHUTTERSTOCK Ilustrasi kemacetan ibukota.

JAKARTA, KOMPAS.com - ASEAN Transport Strategic Plan 2025 telah disepakati pemerintah. Rencana ini berisi tentang peningkatan konektivitas, efisiensi, integrasi dan transportasi berkelanjutan.

Tujuannya, tidak lain adalah untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bagaimana kesiapan Indonesia?

Sayangnya, dilihat dari daya saing, menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ridho Matari Ichwan, kualitas infrastruktur Indonesia masih rendah.

"Berdasarkan World Economic Forum (WEF), infrastruktur kita (Indonesia) masih menempati urutan 82 dari 142 negara yang memiliki kualitas infrastruktur baik," ujar Ridho saat Sarasehan "Membangun Infrastruktur Transportasi Berkeselamatan" di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Sedangkan untuk peningkatan daya saing, kata Ridho, Indonesia menempati peringkat 37 dari 144 negara. Di ASEAN, Indonesia berada di urutan ke empat, setelah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, ketersediaan infrastruktur harus bisa menjamin akses bahkan di perbatasan atau pulau-pulau terluar. Selain itu, infrastruktur juga harus bisa meningkatkan ekonomi Indonesia.

"Pembangunan seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem kereta api perlu disediakan dan menjamin kelancaran serta keselamatan, keterpaduan dan berdaya saing," sebut Ridho.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Dwi Budi Sutrisno mengatakan, penelitian dari WEF ini memperlihatkan daya saing infrastruktur Indonesia yang rendah.

"Ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Ini juga menjadi perhatian di bidang transportasi, konsistensi keselamatan, keamanan dan pelayanan," jelas Dwi.

Ia menambahkan, meskipun ada penekanan untuk efisiensi pembangunan, infrastruktur tidak boleh berkurang kualitasnya dan keamanannya.

Transportasi sebagai layanan publik, lebih lanjut, akan mendorong pemerataan pembangunan. Masyarakat juga bisa mengakses daerah-daerah dengan biaya terjangkau baik di kota maupun desa.



EditorHilda B Alexander

Close Ads X