Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tidak Ada Infrastruktur yang Tidak Bisa Dibangun

Kompas.com - 19/03/2016, 21:44 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

SAMPANG, KOMPAS.com - Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan 65 bendungan dalam kurun 2015-2019 untuk mempercepat terwujudnya ketahanan pangan, dan air, di Indonesia.

Salah satu yang diresmikan adalah Bendungan Nipah. Lokasinya berada di Desa Tabanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, atau tepatnya di Pantai Utara Sampang, 60 kilometer dari Kota Bangakalan.

Sejatinya, bendungan ini dibangun sejak tahun 2004 dan telah selesai pada tahun 2008. Namun, karena terkendala pembebasan lahan, proses pengisian baru dimulai pada 10 Oktober 2015. 

"Beroperasinya Bendungan Nipah turut menjadi bukti nyata bahwa tidak ada infrastruktur yang tidak bisa kita bangun," kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pengoperasian Bendungan Nipah, Sabtu (19/3/2016).

Namun, ia juga mengingatkan bahwa keniscayaan ini membutuhkan kerjasama dan upaya memberi pengertian kepada masyarakat pemilik lahan. Hal yang tidak kalah penting, proses administrasi telah dikerjakan dengan cepat dan benar.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Jokowi juga berpesan agar proyek-proyek infrastruktur lainnya turut dipercepat penyelesaiannya.

Adapun kepada pemerintah daerah, Jokowi meminta agar terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan proyek-proyek strategis.

"Ingat, bahwa pusat dan daerah adalah satu kesatuan jahitan tata negara yang saling terkait," ucap Jokowi.

50 Tahun

Bendungan Nipah dibangun untuk dapat berfungsi selama umur layanan 50 tahun. Oleh sebab itu, pengelolaan bendungan yang berkelanjutan menjadi keharusan.

Manfaat dari bendungan ini antara lain irigasi sawah seluas 1.150 hektar, yang terdiri dari 925 hektar sawah baru yang merupakan pengembangan sawah tadah hujan dan 225 hektar merupakan areal sawah eksisting.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN Waduk Nipah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Waduk tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu (19/3/2016).
Di samping itu, Waduk Nipah ini juga dapat berfungsi sebagai konservasi sumber daya air dan daerah wisata serta perikanan air tebar.

Untuk menjaga keberlanjutan waduk tersebut, Jokowi meminta agar Daerah Tangkapan Air Bendungan Nipah dipelihara dengan memperhatikan sistem konservasi yang baik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perbandingan debit maksimum dan debit minimum di bawah 50, laju sedimentasi maksimum 2 milimeter per tahun, dan rasio ruang terbuka hijau minimal 30 persen.

Jokowi memandang, pemberian insentif dari daerah hilir ke hulu diperlukan sebagai kompensasi pemeliharaan lingkungan di daerah hulu. Dengan demikian, pelestarian kualitas Daerah Tangkapan Air bendungan dapat tercapai.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau