Untuk Urusan Perumahan, India Lebih Transparan Ketimbang Indonesia

Kompas.com - 06/02/2014, 18:41 WIB
Housing Start Up Index (HUSI) diperlukan dalam memproduksi kebijakan dan rencana strategis pelaku industri perumahan dan sektor terkait. shutterstockHousing Start Up Index (HUSI) diperlukan dalam memproduksi kebijakan dan rencana strategis pelaku industri perumahan dan sektor terkait.
|
EditorHilda B Alexander
KOMPAS.com - Transparansi dan prediksi merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi kebijakan sektor perumahan dan perekonomian Nasional. Hanya, belum banyak negara yang merekam pertumbuhan pembangunan perumahan secara transparan, dan mengukur dampaknya melalui Indeks Perumahan Baru (Housing Start Up Index/HUSI).

Dari negara yang langka itu, India merupakan negara ketujuh di dunia yang merilis HUSI. HUSI India menunjukkan tren menarik, terutama penurunan pembangunan perumahan kurun 2009 dan 2011 di kota-kota besar seperti Kolkata, Chennai, dan Bangalore. Akan tetapi, hal sebaliknya terjadi di Dehradun, Bhopal, dan Hubil yang justru memperlihatkan peningkatan.

Data HUSI tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa ledakan properti di India mengikuti pola klasik. Dimulai dari kota-kota besar untuk kemudian menyebar ke kota sekunder.

Selain India, negara lain yang telah merilis HUSI adalah Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Australia, dan Selandia Baru. Mereka mengeluarkan indeks tersebut secara teratur dan berkala untuk mengevaluasi tren di sektor perumahan, dan menganalisis dampaknya terhadap sektor-sektor lainnya seperti industri perbankan, infrastruktur, dan konstruksi.

Sementara Indonesia, jangankan membuat HUSI, menetapkan jumlah kekurangan dan jenis rumah saja, masih menggunakan angka "kira-kira" alias tak jelas. Jadi, bagaimana mau memproduksi kebijakan perumahan yang tepat bila angka-angka prediksi tidak jelas dan transparan.

Ketua Dewan Kehormatan Real Estat Indonesia (REI) Teguh Satria, mengatakan defisit rumah rakyat atau lazim disebut backlog yang selama ini didengung-dengungkan, dianggap tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut berpengaruh terhadap kebijakan perumahan Nasional yang dibuat pemerintah. Pada gilirannya, arah kebijakan menjadi salah, untuk kemudian dikatakan sesat.

Menurut Teguh, sampai 2010 lalu kekurangan rumah mencapai 13,9 juta. Jika diasumsikan per tahun kebutuhan mencapai 700.000 sampai 800.000 unit, maka backlog kumulatif mencapai sekitar 15 juta.

"Itu dari segi jumlah yang hanya merupakan angka asumsi. Belum lagi bila dilihat secara lebih jernih dan menghindari dikotomi; kebijakan dan implementasi, maka ketidakjelasan itu juga harus dijabarkan melalui perspektif segmentasi rumah yang mengalami disparitas tersebut," papar Teguh saat seminar Pandangan Ke Depan Kebijakan Rumah di Tahun Politik 2014, beberapa waktu lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rumah, lanjut Teguh, pada dasarnya dibagi dalam tiga segmen utama. Pertama, rumah yang milik. Rumah kategori ini juga terbagi lagi menjadi dua, rumah milik subsidi dan rumah milik komersial. Kedua, rumah sewa dan ketiga rumah sosial.

"Bagaimana mau menghasilkan peta jalan (roadmap) perumahan bila dalam merumuskan segmen atau kategori rumah dan jumlah backlog saja masih bias?," tanya Teguh.

Padahal, HUSI dianggap sebagai langkah besar dalam membawa transparansi dan prediktabilitas. Sektor perumahan India, contohnya, telah memberikan kontribusi 10 persen terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Nasional. Selain itu, sektor perumahan juga telah mempekerjakan, langsung atau tidak langsung, 30 juta orang.

HUSI juga berguna sebagai indikator ekonomi dan alat utama bagi industri dalam merencanakan dan menyusun strategi, terutama industri terkait sektor properti seperti semen, konstruksi, tenaga kerja dan peralatan rumah tangga.

HUSI pertama India diterbitkan pada 3 Februari lalu oleh Departemen Perumahan dan Perkotaan Pengentasan Kemiskinan, dan Bank Sentral (Reserve Bank of India). Indeks tersebut merekam dan mengevaluasi kinerja sektor perumahan di 27 kota pada tahun 2009 dan 2011. Jumlah kota yang dianalisa akan bertambah menjadi 300 pada tahun-tahun mendatang.
 
"Indikator-indikator ini membantu para pembuat kebijakan dan administrator memahami fokus masalah dan mendorong masa depan tidak hanya dalam hal penyediaan perumahan melainkan juga semua infrastruktur terkait dan fasilitas sipil," kata Menteri Perumahan dan Pengentasan Kemiskinan India, Girija Vyas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X