Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Pasca-longsor Sumedang, Satu Rumah Baru untuk Satu Kepala Keluarga

Kompas.com - 14/01/2021, 12:08 WIB
Ardiansyah Fadli,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan akan merelokasi dan membangun rumah untuk warga terdampak bencana longsor Sumedang.

Menurutnya, setiap kepala keluarga (KK) akan mendapatkan rumah yang pengerjaan konstruksinya dilakukan Kementerian PUPR.

Basuki menyampaikan hal itu dalam kunjungannya ke lokasi terjadinya longsor di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggu, Sumedang Jawa Barat, Kamis (14/01/2021).

"Iya, ini kan korban bencana. Jadi satu KK akan dapat satu rumah," kata Basuki.

Basuki menjelaskan, dari data dari Pemerintah Kabupaten Sumedang hingga saat ini terdapat total 224 rumah yang akan direlokasi.

Baca juga: Ditjen Bina Marga Siap Kirim Alat Berat Benahi Longsor Sumedang

Tanah untuk rumah relokasi warga terdampak akan disiapkan oleh Pemda, sementara pembangunannya akan dibantu oleh Kementerian PUPR.

"Secara prinsip pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membantu pembangunan relokasi rumah itu. Sementara tanahnya harus disediakan Pemda," imbuh Basuki.

Proses relokasi akan dilakukan setelah mendapatkan data lengkap dari Pemda terkait jumlah warga terdampak.

Pasalnya, hingga kini kondisi pasca longsor masih dalam tahap penanganan dan evakuasi selama tujuh hari terhitung sejak 9 Januari 2021.

Dengan demikian, jumlah warga terdampak kemungkinan akan terus bertambah.

Basuski menambahkan, kedatangannya ke lokasi terjadinya longsor merupakan tugas dan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.

Presiden meminta untuk mendata terkait kebutuhan apa saja yang dapat dibantu oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, akan melakukan pendataan secepatnya terkait jumlah korban terdampak longsor Sumedang.

Data tersebut akan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat termasuk semua kebutuhan pasca-bencana.

"Kami akan terus mendata, dan ini masih terus berkembang karena hasil analisis dari badan geologi ada beberapa lagi yang masuk zona merah, dan warga harus direlokasi," kata Herman.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau