Normal Baru Diprediksi Katrol Program Sejuta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis kondisi tatanan baru atau new normal akan berdampak positif pada Program Sejuta Rumah.

Untuk itu, Kementerian PUPR akan mendorong sejumlah program padat karya di sektor perumahan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pembangunan Prasarana, Saran dan Utilitas (PSU).

Hal ini dilakukan untuk memacu pergerakan perekonomian dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid mengatakan, para ASN di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dan masyarakat akan beraktivitas seperti biasa dengan tatanan normal baru.

Baca juga: Genjot Program Sejuta Rumah, 19 Balai Perumahan Dibentuk

"Kami berharap dengan new normal ini pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah dapat berjalan kembali,” ujarnya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penajaman Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Ditjen Perumahan di Jakarta, Kamis, (28/5/2020).

Khalawi menambahkan, para pegawai Ditjen perumahan baik di pusat dan daerah akan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol kesehatan dalam kegiatan new normal.

Dengan demikian, segala kegiatan dan program Ditjen Perumahan dapat terus berjalan, sehingga target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

"Kementerian PUPR telah mengeluarkan Instruksi Menteri PUPR dan Surat Edaran untuk pelaksanaan kegiatan perumahan di daerah,” terangnya.

Untuk mendukung pelaksanaan new normal di sektor perumahan, imbuh Khalawi, Ditjen Perumahan akan mengoptimalkan Program Padat Karya.

Baik melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi.

Program Padat Karya Bidang Perumahan berdasarkan arahan Presiden dalam masa pandemi ini merupakan salah satu hal yang dapat menjaga daya beli, dan perputaran uang di masyarakat.

Program bantuan PSU dipadatkaryakan mengacu protokol Covid-19 dengan maksimal satu kelompok kerja lima orang.

Mitra kerja seperti pengembang siap untuk membantu pemerintah dengan memberikan lapangan kerja dan menampung masyarakat yang kena PHK agar bisa jadi tenaga padat karya.

Ditjen Perumahan juga berharap ke Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan di setiap provinsi juga dapat mengoptimalkan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Tak hanya itu, Khalawi juga berharap SNVT dapat berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di daerah masing-masing sehingga pengawasan teknis dan kesehatan para petugas tetap terjaga dengan baik.

Untuk diketahui, BSPS dengan total bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dikucurkan senilai Rp 17,5 juta dan Pembangunan Baru (PB) Rp 35 juta dengan pola padat karya.

Pemilik rumah atau penerima bantuan bisa mendapatkan upah untuk menambah penghasilannya.

"Sedangkan dalam program pembangunan PSU pengembang dapat melibatkan masyarakat untuk bekerja dalam pelaksanaan pembangunan,” tuntas Khalawi.