Tiga Tantangan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KompasProperti - Infrastruktur menjadi salah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah untuk melayani masyarakat. Namun, penyediaan infrastruktur bukanlah persoalan yang mudah.

Managing Director Accenture Fuad Sahid Lalean mengatakan, infrastruktur yang dimiliki Indonesia saat ini sudah jauh tertinggal bila dibandingkan negara lain.

Sayangnya, pemerintah dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks dalam penyediaan kebutuhan dasar itu.

"Dari sisi kualitas, misalnya, bisa dibayangkan target pemerintah untuk meningkatkan elektrifikasi rasio itu 35 persen. Salah satu caranya dengan mengembangkan proyek listrik 35.000 megawatt itu," kata Fuad dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Banyak pihak pun mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mencapai target yang direncanakan. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi target itu jumlahnya tak sedikit.

"Listrik saja butuh sekitar Rp 1.300 triliun mencakup proyek 35 ribu megawatt tadi," kata dia.

Tantangan berikutnya yakni pendanaan. Alokasi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada saat ini, tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur.

Pemerintah juga menggunakan alokasi APBN untuk membiayai belanja pemerintah, gaji pegawai, serta memenuhi kebutuhan kesehatan hingga pendidikan masyarakat.

Sementara, untuk membangun seluruh proyek infrastruktur yang direncanakan, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 5.500 triliun.

Dari jumlah tersebut, yang dapat dipenuhi hanya sekitar Rp 1.500 triliun. Artinya, masih ada kebutuhan Rp 4.000 triliun yang harus dicari pemerintah.

"Persoalan lain yaitu sustainability," cetus Fuad.

Meski tak bisa digeneralisasi, Fuad mengatakan, tak jarang rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur yang telah dibangun pemerintah, masih kurang. Tak pelak, bila di beberapa lokasi sering didapati fasilitas publik yang telah rusak.

"Jadi bagaimana menjaga keberlangsungan itu juga menjadi tantangan saat ini," tuntasnya.