Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LCS Bisa Tutupi Kekurangan Dana Infrastruktur

Kompas.com - 08/09/2017, 17:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah masih kekurangan dana sekitar Rp 4.000 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur Tanah Air yang telah dicanangkan hingga 2019. Meski sudah ada beberapa skema pembiayaan yang ditawarkan, namun hal itu belum mampu menutup seluruh kekurangan.

Beberapa skema pembiayaan itu seperti availability payment, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), hingga Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM).

Menurut Chairman Jebsen and Jessen Indonesia Group, Radju Munusamy ada skema lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendapatkan dana segar guna membiayai sektor infrastruktur.

"Pemerintah dapat menerapkan skema Limited Concession Scheme (LCS), yaitu menjual hak operasional sebuah infrastruktur ekonomi," kata Radju dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Penerapan LCS, sebut dia, berbeda dengan privatisasi aset. Misalnya, bila skema tersebut dimenangkan oleh konsorsium internasional, maka harus menggandeng partner lokal dalam implementasinya.

Selain itu, juga tidak boleh mengganti nama proyek infrastruktur, serta harus tunduk dengan aturan yang berlaku di dalam negara. Skema ini dapat diterapkan untuk proyek infrastruktur besar seperti bandara, kereta api, jalan, pelabuhan, jaringan telekomunikasi dan listrik.

"Proyek ini pernah diterapkan di Turki pada tahun 2005 lalu. Saat itu Pemerintah Turki ingin membangun sejumlah proyek infrastruktur, namun kekurangan dana," kata dia.

Awalnya, Radju menambahkan, skema tersebut kurang dilirik investor. Lantaran Pemerintah Turki hanya menawarkan salah bandara terkecil milik mereka.

Namun, ketika Bandara Internasional Ataturk ditawarkan, investor internasional berbondong-bondong menginginkannya.

"Mereka (investor) melihat bahwa ketika Ataturk ditawarkan, ada kesungguhan pemerintah dalam membangun proyek infrastruktur," ujarnya

Di Indonesia, Radju mengatakan, pemerintah dapat menerapkan skema serupa dengan menawarkan hak atas operasionalisasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah menggenjot pertumbuhan industri transportasi udara. Menawarkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai kandidat LCS merupakan pilihan paling ideal.

"Selain itu Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang cukup baik, meski pertumbuhan penumpang negatif," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com