Percepat Operasional Kawasan Industri Halal, Menperin Bakal Revisi Permen 17/2020

Kompas.com - 11/05/2021, 06:00 WIB
Direktur Utama PT Modern Industrial Estat (kedua kanan) Pascall Wilson tengah menjelaskan progres pembangunan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (10/05/2021). Moderland RealtyDirektur Utama PT Modern Industrial Estat (kedua kanan) Pascall Wilson tengah menjelaskan progres pembangunan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (10/05/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berkomitmen mengakselerasi beroperasinya Kawasan Industri Halal.

Untuk itu, diperlukan intervensi Pemerintah guna menarik investasi, dan membangkitkan gairah pelaku usaha di bidang produk halal, dengan memberikan perlakuan khusus, karena industri halal belum mandatory masuk dalam kawasan industri.

Salah satunya merevisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal, dengan mencantumkan klausul fasilitas.

Dengan tersedianya fasilitas serta infrastruktur terpadu, Indonesia diharapkan mampu menciptakan supply chain halal yang kuat, yang didukung Halal Traceability System yang sedang disiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Baca juga: Daftar Lengkap Infrastruktur yang Dibangun di Kawasan Industri Terpadu Batang

Demikian disampaikan Menperin saat mengunjungi Modern Halal Valley seluas 500 hektar yang berlokasi di dalam kawasan industri ModernCikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten, Senin (10/05/2021).

Kunjungan kerja ini sekaligus untuk melihat progres pembangunan Modern Halal Valley yang telah dinyatakan sebagai kawasan industri halal pertama di Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kawasan yang dikembangkan PT Modern Industrial Estat ini diketahui telah lolos verifikasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

“Pemerintah juga mendorong agar industri besar dan industri kecil menengah (IKM) mampu bersinergi dengan baik di Modern Halal Valley," ujar Agus.

Selain merevisi regulasi, kementerian Perindustrian menyiapkan platform e-commerce untuk ekosistem yang terbentuk di Modern Halal Valley bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI).

Baca juga: Begini Progres Simpang Susun Kawasan Industri Terpadu Batang

Managing Director Industrial PT Modernland Realty Tbk Pascall Wilson menambahkan, Perusahaan berkomitmen menjadikan Modern Halal Valley sebagai halal hub global yang akan mengedepankan integrasi rantai pasok.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X