Pasok Air Minum Jakarta, SPAM Regional Jatiluhur I Dibangun Kuartal III

JAKARTA, KOMPAS.com - Konstruksi proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I akan dilaksanakan pada Kuartal III Tahun 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripierwanto mengatakan hal itu dalam penandatanganan perjanjian kerja sama KPBU SPAM Regional Jatiluhur I, Jumat (19/2/2021).

"Memperhatikan jadwal proyek yang ada, target dimulainya konstruksi adalah Kuartal III Tahun 2021," tegas Eko.

Eko melanjutkan, SPAM Regional Jatiluhur I ditargetkan akan beroperasi 2,5 tahun usai tuntasnya konstruksi yakni Kuartal I Tahun 2024. 

Baca juga: Lelang Investasi SPAM Regional Djuanda Dipercepat

SPAM Regional Jatiluhur I, merupakan proyek KPBU pertama untuk SPAM Regional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan air minum curah sebesar 4.750 liter per detik untuk empat wilayah.

Rinciannya, Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.000 liter per detik, Kota Bekasi sebesar 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik, serta Kabupaten Karawang sebanyak 300 liter per detik.

Adapun total investasi dari KPBU SPAM Regional Jatiluhur I sebesar Rp 1,7 triliun dengan masa kerja sama 30 tahun.

Eko menjelaskan, KPBU SPAM Regional Jatiluhur I menggunakan skema unsolicited dengan pemrakarsa konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, serta PT Tirta Gemah Ripah.

Proyek tersebut telah melalui proses lelang yang dimulai dengan tahapan pra-kualifikasi pada Februari 2020 dan telah diterbitkan surat penetapan pemenang lelang kepada konsorsium pemrakarsa pada 20 November 2020.

Akhirnya, konsorsium tersebut membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) yaitu PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini membantu proses penyiapan dan transaksi KPBU ini, terutama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang secara intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda)," tuntas Eko.