Optimisme Sektor Perumahan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

“Satu perumahan berikut lingkungannya itu impact-nya ke 174 industri, baik selama pembangunan maupun setelah perumahan itu selesai. Tentu menggerakkan semua sektor, baik UMKM maupun korporasi,” ujar Hirwandi.

Pengaruh itu pun berlaku untuk pemerintah yang akan menerima berbagai macam pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan serta pajak jual beli.

Bagi masyarakat selaku debitur, tentu akan terbantu untuk memiliki rumah. Mereka yang tadinya tidak mampu membeli rumah dengan bunga komersial, kemudian pemerintah melalui BTN hadir memberikan KPR subsidi sehingga membantu masyarakat untuk mengangsur pembayaran rumah.

Dia menekankan, harus disadari juga bahwa keberadaan rumah pada masa pandemi Covid-19 ini juga amat penting karena masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah.

Contohnya, anak-anak menjalani sekolah daring, orangtua bekerja dari rumah atau work from home (WFH), dan tidak sedikit orang yang memesan makanan pun dari rumah.

Maka dari itu, sehubungan dengan pembiayaan KPR dari perbankan, Hirwandi berharap pemerintah menambah kuota subsidi perumahan untuk tahun 2021.

“Kuota total yang ada saat ini sekitar 157.500 unit, diharapkan bisa meningkat menjadi 250.000 unit. Tentunya jumlah itu akan membantu semakin banyak masyarakat,” lanjutnya.

Terkait kondisi pandemi sekarang ini, ia pun mendukung pendapat bahwa perlu ada sejumlah terobosan khusus dari pemerintah untuk mempermudah pembiayaan KPR yang bisa berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Hal pertama, menurut dia, pemerintah daerah (pemda) harus berperan lebih aktif lagi untuk mengajukan daftar warga yang membutuhkan subsidi perumahan karena pemda itu sendiri yang lebih mengetahui kondisi perekonomian masyarakatnya.

Kebijakan kedua, tambahnya, yakni penentuan lokasi perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus jelas tata ruang wilayahnya, bahkan sampai ke rencana detail tata ruangnya.

Selain itu, perizinan pun harus dipermudah dan biayanya lebih murah dibanding rumah komersial.

Terobosan ketiga berkaitan dengan lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian ATR/BPN bisa mempersingkat proses sertifikasi tanah dan bangunan.

Misalnya, pemecahan sertifikat untuk rumah subsidi bisa dilakukan langsung dari sertifikat hak guna bangunan (SHGB) induk menjadi sertifikat hak milik (SHM).

Adapun bagi Kementerian PUPR, disarankan bisa berperan memanfaatkan tanah wakaf untuk pembangunan rumah subsidi sehingga harganya jauh lebih murah.

“Jadi semua yang dilakukan ke depannya harus lebih komprehensif. Dengan upaya-upaya itu, jelas bisa mendorong usaha pemulihan ekonomi nasional,” tutur Hirwandi dengan tegas.

Komitmen pemerintah

Usaha kolaborasi untuk memulihkan perekonomian nasional itu memang sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar semua kementerian dan lembaga negara segera memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk menggerakkan perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19.

"Saat perekonomian kita masih lesu maka belanja pemerintah, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," kata Presiden Jokowi, Rabu (25/11/2020).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun.

Jumlah ini meningkat dibandingkan belanja negara pada APBN 2020 yang awalnya sekitar Rp 2.540 triliun, kemudian mengalami kenaikan menjadi lebih kurang Rp 2.613 triliun.

Dari jumlah tersebut, anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 149,8 triliun.
Khusus untuk perumahan, Kementerian PUPR menyiapkan dana Rp 8,09 triliun pada 2021 melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

Bujet sebesar itu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni yang semakin banyak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Sebagai prioritas adalah melanjutkan Program Sejuta Rumah. Realisasi yang akan dilaksanakan yaitu melalui pembangunan rumah susun (rusun); Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membangun rumah swadaya; bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah umum; serta rumah khusus (rusus).

Pada tahun ini, Ditjen Perumahan akan membangun 9.799 unit rumah susun di berbagai daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,16 triliun.

Kemudian, untuk pembangunan rumah swadaya melalui dana BSPS sekitar Rp 2,5 triliun yang akan dialokasikan untuk membedah 114.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Berikutnya yaitu bantuan PSU rumah umum yang anggarannya sebanyak Rp 406 miliar untuk pembangunan 40.000 unit rumah bersubsidi.

Adapun untuk rumah khusus, alokasi anggarannya Rp 606 miliar untuk membangun 2.423 unit rumah.

“Kami akan terus mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Program perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni serta meningkatkan perekonomian nasional,” ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Senin (1/2/2021) di Jakarta.

Melalui berbagai cara, upaya, dan pembiayaan tersebut, diharapkan optimisme kebangkitan kembali perekonomian Indonesia bisa tercapai dan pembuktian komitmen semua pihak, termasuk di sektor perumahan, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dapat terealisasi.