Marak Konflik dengan Konsumen, Pengembang Harus Jujur Terkait Status Tanah Perumahan

Kompas.com - 30/12/2020, 07:30 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil didampingi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Budi Situmorang serta Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia, melakukan pemasangan plang peringatan banjir di Kelurahan Tegal Alur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (05/08/2020). Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil didampingi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Budi Situmorang serta Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia, melakukan pemasangan plang peringatan banjir di Kelurahan Tegal Alur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (05/08/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menegaskan, pengembang harus jujur memberikan informasi yang pasti kepada konsumen terkait status tanah perumahan.

Hal ini menyusul maraknya konflik dan keluhan konsumen yang disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN terkait status tanah perumahan yang mereka beli dari pengembang.

"Banyak komplain misalnya tentang status tanah perumahan. Jadi rumah sudah dibayar melalui KPR, tetapi status perumahannya masih bermasalah," kata Sofyan dalam diskusi bertajuk 'Mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor perumahan' di Jakarta, Senin (29/12/2020).

Sofyan menambahkan, kasus yang banyak terjadi di lapangan yaitu konflik antara pengembang dengan pemilik tanah.

Baca juga: Target Tak Tembus, Pembiayaan Rumah Rakyat Terserap Rp 11,54 Triliun

Konflik ini dipicu oleh pengembang yang baru membayarkan uang muka kepada pemilik tanah setelah lahannya dikembangkan perumahan.

Pembayaran uang tanah baru dibayarkan pengembang setelah perumahan tersebut laku terjual, dan mereka mendapatkan uang dari pembiayaan KPR konsumen.

"Misalnya ada permasalahan status tanah. Jadi tanah dibeli pengembang. Mereka cuma bayar uang muka 10 persen sampai 20 persen," ungkap dia.

Namun, dalam perjalanannya karena tanah itu belum dibayar seluruhnya, terjadi konflik antara pemilik tanah dengan pengembang. Padahal, konsumen sudah membeli rumah melalui KPR.

Akibatnya, konsumen mengalami kesulitan saat ingin mendapatkan status hukum atas tanah dan hunian di atasnya.

Karenanya, Sofyan meminta pengembang jujur memberikan informasi dan kepastian status tanah perumahan kepada konsumen.

Terlebih perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dananya terbatas.

"MBR itu konsumen kecil, orang-orang yang punya tabungan terbatas. Dan untuk membeli rumah kalau kemudian setelah mereka membeli rumah ternyata rumah yang dibeli itu tidak sesuai yang diharapkan kemudian dokumen-dokumen yang tidak beres. Itu akan menyulitkan mereka," pungkas Sofyan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X