Pemerintah Terima Pelepasan Tanah Adat Papua 1 Hektar

Kompas.com - 27/10/2020, 11:15 WIB
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra saat  Ketua Suku Mandobo Carolus Ninggan saat memberikan surat persetujuan penyerahan tanah di Kampung Mawan Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Jumat (23/10/2020). Dok. Kementerian ATR/BPNWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra saat Ketua Suku Mandobo Carolus Ninggan saat memberikan surat persetujuan penyerahan tanah di Kampung Mawan Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Jumat (23/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua menerima pelepasan sebidang tanah adat dari masyarakat Marga Toap seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi.

Tanah ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Perlu diketahui, kepengurusan masalah pertanahan di Kabupaten Boven Digoel selama ini dilakukan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Merauke.

Sehingga, masyarakat membutuhkkan waktu tempuh 8 jam untuk mendapatkan layanan pertanahan.

“Masyarakat yang ada di Kabupaten Boven Digoel, termasuk saya, kalau mau urus masalah pertanahan seperti sertipikat tanah cukup berat. Karena, kami harus mengurusanya ke Kabupaten Merauke dahulu," ucap Ketua Suku Mandobo Carolus Ninggan seperti dikutip Kompas.com dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (27/10/2020).

Hal inilah yang membuat masyarakat menyediakan tanahnya untuk diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN demi dibangun Kantor Pertanahan.

Sehingga, akses pelayanan pertanahan bisa dilakukan lebih mudah dan efektif.

Baca juga: Dukung PON Papua, Pemerintah Bangun 15 Rusun Rp 330,4 Miliar

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra berjanji akan melaksanakan amanah dan tanggung jawab penuh atas pelepasan tanah adat menjadi Kantah Kabupaten Boven Digoel.

"Kita tidak hanya wajib melaksanakan amanah tersebut tapi juga tanggung jawab untuk mulai mendengar dan memperhatikan masyarakat adat yang hidup dan mempunyai ruang di tanah Papua ini," tutur Surya.

Surya melanjutkan, Kantah Kabupaten Boven Digoel yang nantinya akan dibangun menjadi simbol BPN di Papua sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi memberikan arahan melalui Instruksi Presiden ( Inpres) tanggal 29 September 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua John Wiclif Aufa berterima kasih kepada msyarakat yang telah menyerahkan tanah adat agar dibangun Kantah Kabupaten Boven Digoel setelah Surat Keputusan (SK) keluar.

"Saya ingin Papua maju dan bisa berkembang, mari sama-sama kita bangun dari kantor pertanahan supaya masyarakat bisa melegalkan aset mereka. Kita sepakat membangun Kabupaten Boven Digoel, pelayanan masyarakat harus mulai dari sini,” pungkas John.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X