Atasi Masalah Tanah Transmigran, Surya Tjandra Minta Dukungan Pemprov Sulsel

Kompas.com - 21/10/2020, 17:49 WIB
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra dalam kegiatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, di Novotel, Makassar, Kamis (15/10/2020). Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra dalam kegiatan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, di Novotel, Makassar, Kamis (15/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan, pihaknya membutuhkan dukungan dari sektor kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan transmigrasi di wilayah itu.

Sebab, Kementerian ATR/BPN dituntut untuk bertanggung jawab dalam menyediakan tanah beserta status kepemilikannya bagi masyarakat transmigran, baik secara yuridis maupun praktis.

Tak hanya Kementerian ATR/BPN, penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi juga dibebankan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

"Maka dari itu, kami butuh dukungan dari semua sektor, khususnya kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Surya seperti dikutip laman resmi Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/10/2020). 

Surya melanjutkan, Kementerian ATR/BPN mencoba mengonsolidasikan semua permasalahan tersebut dan membentuk tim lintas sektor (lintor).

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan PDTT Budi Arie Setiadi mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan antara kementerian/ lembaga (K/L) dalam penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi.

Baca juga: Gandeng Kadaster, Pemerintah Ciptakan Layanan Pertanahan Berbasis Partisipatif

"Diharapkan hal ini dapat menjadi acuan dalam rangka percepatan penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi," kata Budi.

Dengan demikian, imbuh Budi, penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar.

Perlu diketahui, pembangunan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan telah dimulai sejak tahun 1969.

Sebanyak 24.695 kartu keluarga ( KK) masyarakat transmigran tinggal di 96 satuan permukiman transmigran.

Program transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan ini diklaim telah memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, salah satunya bendungan hilir di Kabupaten Goa pada tahun 1995.

Sementara itu, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Agus Wahyudi meminta sinergi yang kuat karena permasalahan pertanahan transmigrasi ini dinilai sangat rumit.

"Banyak permasalahan yang terjadi selama ini yakni, kurang optimalnya koordinasi. Maka, ini tugas kita sehingga harus diselesaikan bersama," pungkas Agus sekaligus Ketua Lintor Kementerian ATR/BPN.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X