6 Aturan Penataan Ruang di Kawasan Perdesaan Lenyap di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 07/10/2020, 12:43 WIB
Ilustrasi. wildlifeconservationtrust.orgIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com DPR telah mengetok palu sebagai tanda pengesahan RUU Cipta Kerja omnibus law menjadi Undang-undang (UU), Senin (5/10/2020).

RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, mencakup 15 bab dan 174 pasal.

Khusus tata ruang, UU Cipta Kerja menghapus 6 pasal terkait rencana penataan ruang kawasan perdesaan yang tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni, Pasal 49 hingga 54.

Pada Pasal 49-51 UU Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan tentang perencanaan tata ruang di kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan.

Lalu, Pasal 52 dan 53 memuat tentang ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten.

Sementara, Pasal 54 berisi mekanisme kerja sama penataan ruang di kawasan perdesaan antar daerah.

Adapun secara rinci isi Pasal 49-54 yang memuat rencana penataan ruang kawasan perdesaan di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang dihapus dalam UU Cipta Kerja sebagai berikut:

Pasal 49

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Baca juga: Kewenangan Pemda Mengatur Tata Ruang Dihapus UU Cipta Kerja

Pasal 50

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X