BMKG Manfaatkan IoT dalam Mendeteksi Tsunami, Begini Cara Kerjanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG) mengembangkan sistem Internet of Things (IoT) untuk memantau potensi terjadinya gempa sejak tahun 2008.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, sistem tersebut telah digunakan pada saat itu walaupun masih terbilang asing. 

"Pada tahun 2008, sesungguhnya kami sudah menggunakan IoT meskipun pada saat itu saya rasa istilah IoT belum popular," terang Dwikorita dalam lokakarya Megastruktur dan Infrastruktur Tahan Gempa Karya Anak Bangsa secara virtual, Kamis (24/9/2020).

Sistem IoT tersebut berfungsi untuk memantau gempa dengan dukungan sensor-sensor yang terpasang di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki patahan-patahan besar.

Baca juga: Lokakarya Megastruktur dan Infrastruktur Tahan Gempa Resmi Digelar

Dari sensor-sensor tersebut, data dikirim secara otomatis menggunakan satelit dan masuk ke sistem pemrosesan dengan Artificial Intellegence (AI) yang diolah di kantor pusat BMKG di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kemudian, hasil sensor tersebut dihitung secara matematis terhadap sinyal gelombang gempa yang terjadi. 

Dalam waktu 2 menit, dapat diketahui lokasi gempa terjadi, besaran magnitudo, kedalaman pusat gempa untuk mengetahui potensi terjadinya gelombang tsunami.

Perlu diketahui, pengembangan sistem IoT ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan peringatan dini yang menyebabkan kehancuran akibat bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 silam.

Sehingga, untuk mengetahui potensi adanya tsunami atau tidak, diketahui berdasarkan perhitungan matematika (fully mathematics based).

Oleh karena itu, BMKG membutuhkan waktu 5 menit untuk mengumumkan kepada masyarakat luas kalau gempa yang terjadi di suatu wilayah dapat berpotensi terjadinya tsunami melalui peringatan dini.

Informasi IoT tersebut juga otomatis terkirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), media televisi, markas TNI/Polri di Jakarta.

"Semuanya dirancang secara otomatis, tidak menggunakan bui," tutur Dwikorita.

Dengan demikian, kata Dwikorita, masyarakat masih memiliki waktu 25 menit untuk melakukan evakuasi dari guncangan tsunami.

Selain itu, sistem tersebut juga diklaim membantu proses konstruksi yang dibangun di sepanjang pantai.