80 Persen Pulau Jawa Jadi Perkotaan, UU Urbanisasi Diperlukan

Kompas.com - 12/09/2020, 07:00 WIB
Ilustrasi kota Jakarta. itdp-indonesia.orgIlustrasi kota Jakarta.

BEBERAPA tahun belakangan ini para pakar perencanaan kota bergelut dengan isu bagaimana merancang dan menata sistem perkotaan Indonesia.

Pasca-pandemi, perkotaan yang identik dengan 'kluster penularan', menjadi semakin relevan dan penting untuk ditata dan dikelola dengan strategi yang tepat bagi penduduknya.

Terdapat dua isu penting terkait sistem perkotaan pasca-pandemi. Pertama aspek perencanaan perkotaan, dan aspek tata manajemen daerah perkotaan. Tentu aturannya harus berbeda.

Di luar isu memberi nama sebuah RUU, beberapa literasi proses RUU untuk perkotaan dilakukan di dua kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada periode lalu, DPR sudah memberikan keputusannya atas RUU Perkotaan yang diajukan Kemendagri untuk mengatur isu pengelolaan perkotaan melalui level Peraturan Pemerintah saja.

Sebuah keputusan yang tepat dan sangat fundamental untuk urusan pengelolaan daerah perkotaan.

Masalah kita sekarang adalah bagaimana proses perencanaan daerah perkotaan. Apabila kita tengok kebijakan perkotaan kita, akan dihadapkan pada isu koordinatif yang sangat pelik.

Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kemendagri masing-masing punya solusi sendiri.

Karena itu kita masih belum memiliki strategi yang tajam dalam menangani isu perencanaan sistem kota-kota kita.

Perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan, aturan ruang hutan, pesisir, pulau maupun pengendalian, masih terkotak-kotak di berbagai Kementerian.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X